Belanja Modal dan SiLPA Raperda Perubahan APBD 2026 Jadi Sorotan Fraksi DPRD Wonosobo
RADARMAGELANG.ID, Wonosobo — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan tajam dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, Rabu (9/9/2026) hingga Kamis (10/9/2026).
Dinamika pergeseran anggaran, penurunan belanja modal, hingga efektivitas penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dikritisi oleh fraksi-fraksi dewan dan direspons langsung oleh eksekutif.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi, anggota DPRD Wonosobo dari Fraksi Partai Golkar, Anto, menegaskan perubahan APBD tidak boleh dipandang sekadar sebagai agenda penyesuaian angka di atas kertas.
"Perubahan APBD harus benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas belanja, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Wonosobo," tegas Anto saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.
Pandangan senada disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan oleh Ahmad Kahfi.
Pihaknya memberikan catatan kritis pada komposisi belanja daerah yang mengalami pergeseran.
Berdasarkan data nota keuangan, total belanja daerah naik 3,38 persen menjadi Rp 1,968 triliun.
Namun, kenaikan tersebut didominasi belanja operasi yang naik 6,01 persen (menjadi Rp 1,508 triliun), sementara belanja modal justru merosot 9,42 persen (turun sekitar Rp 14,94 miliar).
"Dalam kondisi Wonosobo yang masih menghadapi kebutuhan infrastruktur dasar, penurunan belanja modal perlu penjelasan memadai. Belanja modal adalah investasi jangka panjang. Jangan sampai pengurangannya mengorbankan program yang berdampak langsung pada masyarakat," lugas Ahmad Kahfi.
