Enam Raperda Temanggung Disetujui, Optimalisasi Aset dan Transformasi Digital Jadi Sorotan
RADARMAGELANG.ID, Temanggung– DPRD Kabupaten Temanggung menyepakati enam rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).
Persetujuan ini setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
Enam raperda yang disepakati meliputi tata cara pembentukan produk hukum daerah, pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, transformasi digital, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Raperda lainnya, perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta pembangunan dan pengembangan kepemudaan.
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, penyempurnaan keenam raperda, merupakan bagian penting untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Godok Raperda Penanaman Modal Beri Kepastian Hukum pada Investor
Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah raperda tentang transformasi digital.
Menurut Agus, transformasi digital bukan sekadar pemanfaatan teknologi. Melainkan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Melalui peraturan daerah tentang transformasi digital ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengintegrasikan pemerintahan digital, Satu Data Indonesia, dan Kabupaten Cerdas atau Smart City secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Agus berharap, pemanfaatan teknologi digital dapat diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan.
