RADARMAGELANG.ID, Wonosobo— Ratusan mahasiswa Universitas Sains Al-Qur’an (Unsiq) Wonosobo menggelar aksi protes terhadap kebijakan penonaktifan akun Sistem Informasi Mahasiswa (SIMA) serta ancaman cuti paksa bagi mahasiswa yang belum melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Aksi dipicu perubahan mekanisme pembayaran UKT yang dinilai mendadak, minim sosialisasi, dan memberatkan mahasiswa.
Mahasiswa menilai kebijakan baru itu diberlakukan tanpa persiapan memadai. Surat edaran mengenai kewajiban pelunasan UKT hingga 30 April 2026 disebut baru diterbitkan pada 8 April 2026, saat semester baru telah berjalan.
“Mahasiswa merasa seperti membayar UKT dua kali dalam waktu berdekatan. Di akhir semester ganjil masih membayar, lalu awal semester genap harus melunasi lagi karena kebijakan baru,” kata Maulana Irwan Saputra, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester VI, di sela aksi yang digelar, Selasa (28/4/2026).
Menurut dia, selama ini pembayaran UKT lazim dilakukan secara bertahap hingga akhir semester.
Namun kini mahasiswa diwajibkan melunasi lebih cepat, dengan konsekuensi akun SIMA dinonaktifkan dan status akademik berpotensi dicutikan apabila belum lunas.
“Masalahnya, mahasiswa mencari uang satu bulan dari mana? Kalau kebijakan ini diberitahukan sejak semester sebelumnya, tentu kami bisa bersiap,” ujarnya.
Apalagi terkait dengan besaran UKT yang tidak sedikit dan berbeda di setiap fakultas. Di Fakultas Kesehatan, misalnya, mahasiswa disebut harus membayar UKT sekitar Rp 10 juta per semester.
Nominal tersebut dinilai sangat memberatkan apabila harus dilunasi dalam waktu hampir bersamaan.
Terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah atau masih bergantung penuh pada orang tua.
“Bukan hanya soal kewajiban membayar, tetapi waktu pembayaran yang mendadak membuat banyak mahasiswa kelimpungan,” kata Maulana.
Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, sejak munculnya kebijakan itu, sekitar 2.000 mahasiswa dari total 7.000 mahasiswa di tujuh fakultas disebut telah terkena terdampak secara langsung.
Mereka dinilai terancam kehilangan akses akademik jika tidak segera melunasi kewajiban pembayaran.
Mahasiswa juga mengeluhkan mekanisme pengajuan penangguhan biaya kuliah yang dinilai berbelit.
Pengajuan harus melalui persetujuan Wakil Rektor II, sementara proses tanda tangan, unggah dokumen, hingga verifikasi disebut memakan waktu hingga sepekan.
“Teman-teman yang mengajukan penangguhan justru merasa dipersulit,” kata Maulana.
Selain persoalan UKT, mahasiswa juga membawa isu lain. Mulai dari masalah ketidak transparan pengelolaan anggaran, dosen sering tak masuk jam mengajar, hingga pada fasilitas pendidikan yang buruk.
Menanggapi aksi tersebut, Rektor Unsiq Zaenal Sukawi menyatakan kampus akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
Salah satu keputusan yang disampaikan di hadapan massa aksi ialah mengaktifkan kembali status mahasiswa yang terdampak cuti.
“Kita akan menghidupkan kembali tentang pencutian menjadi tidak cuti,” kata Zaenal saat membacakan pernyataan sikap.
Ia juga menjanjikan sistem pengelolaan kampus yang lebih transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan.
Kampus, kata dia, akan menyiapkan skema pembayaran yang lebih fleksibel bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, termasuk kemungkinan cicilan dua hingga tiga kali dalam satu semester.
Aksi mahasiswa berakhir setelah perwakilan mahasiswa melakukan audiensi dengan pihak rektorat. Namun, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal realisasi janji kampus. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo