RADARMAGELANG.ID, W onosobo - Pemerintah Kabupaten Wonosobo gencarkan sosialisasi pemahaman sebagai calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir marak kasus korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kita sejak tiga tahun terakhir secara intens melakukan sosialisasi terkait TPPO. Hampir semua desa kita sambangi untuk menyampaikan persoalan ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, industri dan Transmigrasi (Disnakerintrans) Kabupaten Wonosobo, Prayit.
Menurutnya tahun ini sosialisasi TPPO dilakukan di enam lokasi. Pemilihan lokasi sosialisasi ke wilayah yang sering memberangkatkan para TKI.
"Jadi arahan dari bupati untuk tahun pertama kita sosialisasi ke seluruh admin desa. Tahun kedua kita sampaikan ke RT/RW seluruh kecamatan meski baru perwakilan yang kita undang. Tahun kita sasar desa para korban TPPO ini," ujarnya.
Ia menjelaskan pentingnya sosialisasi, mengingat dari tahun ke tahun hampir selalu ada korban TPPO.
Rata-rata para korban berangkat tidak melalui agen resmi yang tercatat di Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo.
"Makanya kita berharap adanya sosialisasi ini bisa mencegah dan menekan calon TKI ilegal yang akan berangkat. Mereka bisa jadi lebih paham tentang prosedur yang harus dilalui secara resmi," terangnya.
Terlebih, pemerintah mengaku kesulitan saat memberikan solusi bagi korban TKI ilegal. Sebab para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri sejak awal telah dianggap melanggar hukum.
"Jadi kesulitan kita, jika mereka korban TPPO melalui jalur ilegal, artinya melanggar hukum. Kalau kami memberikan (solusi) pekerjaan langsung ke mereka, kalau muncul masalah baru bagaimana. Misalnya, masyarakat yang patuh hukum apa tidak iri? Coba kita telaah begitu," terangnya.
Ia berharap masyarakat di Wonosobo bisa lebih cermat untuk memilih agen saat ingin bekerja di luar negeri.
"Jangan sampai uang puluhan sampai ratusan juga yang telah diniatkan untuk berangkat malah hilang karena mendaftar di lokasi yang salah," tandasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo