RADARMAGELANG.ID, Semarang - Terjadinya kasus kekerasan seksual di sejumlah pesantren mengundang keprihatinan banyak kalangan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan, penegakan hukum saja tidak cukup untuk memutus rantai kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan tersebut.
Dibutuhkan gerakan kolektif yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, pemerintah, hingga aparat penegak hukum agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Kita harus saling asah dan asuh. Seluruh tokoh masyarakat perlu dikumpulkan untuk menyadarkan kembali agar kejadian kekerasan tidak terulang,” kata Luthfi usai menghadiri peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Luthfi, proses hukum terhadap pelaku tetap menjadi ranah aparat kepolisian.
Namun, upaya pemulihan korban dan perbaikan sistem di lingkungan pesantren membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin untuk membahas langkah-langkah pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren.
Ke depan, pemerintah akan melibatkan kementerian terkait, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna memperkuat pengawasan sekaligus membangun sistem perlindungan yang lebih baik.
“Kekerasan yang terjadi di sejumlah pesantren harus menjadi evaluasi bersama. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini terus berulang,” tegasnya.
