RADARMAGELANG.ID, Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dinilai lebih konkret menghadirkan gagasan dan keadilan untuk penegakkan hukum di Indonesia.
Prabowo mempunyai program yang nyata untuk penegakkan hukum di Indonesia, salah satunya adalah dengan menaikkan kualitas hidup para hakim.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan, dalam debat perdana di KPU beberapa waktu lalu, gagasan semua capres bisa diterima dengan sangat baik.
Baca Juga: Dukungan Generasi Muda Deras, Prabowo-Gibran Bawa Politik Gembira dan Kreatif
Namun, ia menilai hanya Prabowo yang lebih baik dan bisa langsung menyentuh kepada kualitas hidup para hakim.
“Di atas kertas, gagasan tiga capres terkait dengan hukum, semuanya bagus. Tapi, mana yang lebih membumi dan lebih konkret saya kira kita bisa me-refer gagasannya Pak Prabowo yang berupaya untuk menaikkan kualitas hidup para hakim,” kata Yusak, ketika dihubungi, Jumat (15/12/2023).
Yusak melanjutkan, gagasan Prabowo yang menaikkan gaji para pekerja yang berada di lembaga peradilan merupakan bukti nyata ketimbang apa yang dilakukan Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan.
Menurutnya, gagasan Prabowo lebih muda diaplikasikan.
“Misalnya para pekerja yang berada di lembaga peradilan, nah itu jauh lebih konkret dibandingkan gagasan Pak Anies misalnya reformasi Undang-Undang KPK, kemudian memperketat standar syarat etik pimpinan KPK atau gagasannya Pak Ganjar memiskinkan koruptor, nah itu butuh effort yang kuat,” tuturnya.
Selain berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para pekerja di lembaga peradilan, berdasarkan data Populi Center periode 28 November – 5 Desember 2023, Prabowo-Gibran merupakan pasangan yang kompeten memberantas korupsi.
Di dalam survei tersebut, Prabowo-Gibran mengantongi total dukungan sebanyak 44,2 persen dari masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi.
Maka dari itu, Yusak mengungkapkan, gagasan Prabowo itu adalah yang paling mudah dan konkret dibandingkan Ganjar dan Anies.
Namun, dengan catatan, jika Prabowo terpilih pada periode berikutnya, harus didukung dengan komitmen serta anggaran yang kuat.
“Tapi kalau peningkatan kualitas hidup hakim dan pekerja di sektor peradilan asal Presiden punya komitmen yang kuat dan didukung dengan anggaran, saya kira tidak sulit dibandingkan bagaimana upaya memiskinkan koruptor atau reformasi regulasi di UU KPK yang memang membutuhkan banyak stakeholder disana, tapi dalam batas kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan” ucap Yusak.
“Kalau menaikkan derajat hidup atau kualitas hidup para hakim di sektor peradilan itu kan sesuatu lebih konkret lebih mengena. Jadi menurut saya yang lebih konkret dan rasional untuk bisa dijalankan itu ide-idenya Pak Prabowo,” tandasnya. (web/ikl/isk)
Editor : Tasropi