RADARMAGELANG.ID, Magelang – Pemkot Magelang mengingatkan kepada tujuh partai penerima bantuan keuangan agar mempertanggungjawabkan kegunaannya. Laporan itu paling lambat diterima sebelum akhir tahun 2025.
Kepala Kesbangpol Kota Magelang Agus Satiyo Haryadi mengungkapkan, bantuan keuangan yang digelontorkan mencapai Rp 603 juta. Penerimanya merupakan partai politik yang memeroleh kursi di DPRD berdasarkan Pemilu 2024.
“Mendekati akhir tahun maka tentu harus membuat laporan, jadi adanya bimtek ini tujuannya untuk mencegah adanya pelanggaran. Sehingga pelaksanaannya sesuai koridor dan kelengkapan dokumen yang sesuai,” jelasnya dalam acara bimtek Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik, di Trio Front One Resort, Senin (27/10/2025).
Karena itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan yang diterima. “Kalau partainya kuat, transparan, dan berintegritas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik juga akan meningkat. Tapi kalau sebaliknya, publik bisa kehilangan kepercayaan,” ucap Damar.
Damar memastikan, Pemkot Magelang akan menyalurkan bantuan keuangan setiap tahun. Bantuan itu sebagai bentuk dukungan pemerintah, tapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Karena bersumber dari uang rakyat, penggunaannya harus transparan dan akuntabel. Setiap rupiah harus jelas manfaatnya, jelas buktinya, dan jelas hasilnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Bimtek ini diharapkan membantu pengurus partai supaya tertib dalam menyusun laporan keuangan. Juga menjaga kepercayaan publik.
Di samping itu, ia juga meminta partai politik untuk tidak melupakan tugas mereka. Yakni memperkuat pendidikan politik sebagai upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
“Pendidikan politik jangan hanya dilakukan saat kampanye. Bisa lewat diskusi publik, pelatihan kader muda, seminar, atau kegiatan sosial yang menumbuhkan kesadaran warga membangun kota melalui jalur politik,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pendidikan politik di Magelang juga menyasar pemilih muda dan perempuan. Lebih dari itu, pendidikan politik harus mampu menumbuhkan semangat gotong royong dan toleransi antarwarga.
“Partai politik harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber perpecahan. Jadikan partai sebagai sekolah kepemimpinan publik yang melahirkan pemimpin jujur, amanah, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (put)