Oleh : Drs. Satriyatmo, M.M.
Tanggal 24 Juli telah ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Wonosobo. Namun masih terdapat elemen masyarakat yang mempertanyakan keakuratan tanggal tersebut.
Argumentasi dibangun berdasarkan pengamatan dan penelusuran ulang sejarah yang dilakukan oleh elemen masyarakat tersebut. Sejarah adalah salah satu ilmu pengetahuan yang bersifat tentatif, dianggap benar ketika belum ada teori yang dinyatakan lebih benar.
Pertanyaan kritis yang harus dijawab atas keyakinan bahwa tanggal 24 Juli adalah hari jadi Kabupaten Wonosobo salah satunya adalah keabsahan Pangeran Diponegoro sebagai raja atau kepala negara ketika itu.
Seperti yang tercatat pada website resmi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam "Sejarah Singkat Kabupaten Wonosobo" bahwa Kiai Muhammad Ngarpah mendapatkan gelar Tumenggung Setjonegoro dari Pangeran Diponegoro yang kemudian tercatat sebagai bupati pertama (https://website.wonosobokab.go.id/page/sejarah-singkat-kabupaten-wonosobo).
Artinya Tumenggung Setjonegoro mendapatkan kekuasaan sebagai tumenggung dari Pangeran Diponegoro atas hadiah kemenangan dalam satu perang melawan pasukan Belanda di Legorok, Jagjakarta.
Pangeran Diponegoro adalah pejuang atas kesewenang-wenangan penjajah Belanda, tapi beliau bukanlah raja, jadi apakah bisa mengangkat seseorang menjadi tumenggung? Jika demikian Kabupaten Wonosobo semasa Tumenggung Setjonegoro bagian dari negara atau kerajaan mana?
Jika masuk ke Mataram mengapa bukan Raja Mataram yang memberikan kekuasaan sebagai tumenggung kepada Setjonegoro? Seperti Jogonegoro yang mendaparkan kekuasaan dari Keraton Mataram.
Selain itu dalam website yang sama tertulis bahwa terdapat penguasa di wilayah Wonosobo sesama bergelar Tumenggung, yaitu Jogonegoro. Namun dalam catatan sejarah tidak terdapat Bupati Tumenggung Jogonegoro.
Kalau ditelaah lebih lanjut tanggal 24 Juli adalah hari perpindahan pusat kota Wonosobo dari daerah Ledok, Kecamatan Selomerto, Wonosobo ke pusat ibu kota Wonosobo saat ini.
Perpindahan pusat kota tentu bukan berarti peristiwa berdirinya sebuah kabupaten. Jika premis tersebut dibenarkan maka sebenarnya Tumenggung Setjonegoro bukanlah bupati pertama di Wonosobo, ada Tumenggung Jogonegoro sebelum pindah pusat pemerintahan.
Namun apabila tanggal 24 Juli tidak tepat jika dijadikan sebagai peringatan hari jadi Kabupaten Wonosobo lalu kapan? Bisa jadi lebih tua dari 200 tahun atau mungkin lebih muda lagi.
Jika lebih tua dari 200 tahun maka yang harus ditelusuri adalah pemerintahan yang ada saat itu harus berkesinambungan sampai dengan pemerintahan saat ini.
Terutama wilayah deliniasi administratifnya setidaknya beririsan yang cukup luas. Selain itu tentu saja terdapat benang merah yang menyambung secara historis, tidak terdapat "missing link" kekuasaan mulai dari awal sampai pemerintahan kabupaten saat ini.
Tumenggung Setjonegoro mendapatkan mandat dari Pengeran Diponegoro yang bukanlah raja maka legitimasi katumenggungan Wonosobo perlu ditelusuri sebagai bagian dari Mataram atau kerjaaan dimana Pangeran Diponegoro berkuasa sebagai raja jika ada. Jika tidak, maka katemenggungan Wonosobo di bawah kuasa Tumenggung Setjonegoro bukanlah pemerintahan resmi. (*/lis)
*Pemerhati Sosial Budaya Wonosobo
Editor : Lis Retno Wibowo