Oleh: Malika Nasywa A*
Raja Ampat adalah mahkota keanekaragaman hayati laut dunia. Gugusan pulau di ujung timur Indonesia ini bukan hanya menyimpan kekayaan alam luar biasa, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan ekowisata yang melibatkan peran aktif masyarakat adat dan lokal.
Namun, keindahan dan ketenangan Raja Ampat kini tengah terusik. Ancaman datang bukan dari luar negeri atau bencana alam, melainkan dari dalam negeri sendiri: eksploitasi tambang nikel yang dinilai merusak lingkungan kawasan ini.
Baru-baru ini, laporan investigasi menunjukkan bahwa aktivitas tambang nikel di empat pulau kecil—Pulau Gag, Manuran, Kawe, dan Batang Pele—telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius.
Salah satu kolam limbah dilaporkan jebol dan mencemari laut, menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan mengganggu kualitas air laut di sekitar kawasan pesisir.
Padahal, wilayah ini adalah habitat bagi ribuan spesies laut, termasuk beberapa yang langka dan hanya ditemukan di Raja Ampat.
Ironisnya, kegiatan tambang ini terus berjalan di tengah klaim pemerintah bahwa Indonesia tengah mengedepankan transisi energi bersih dan ekonomi hijau.
Nikel, logam yang dibutuhkan untuk produksi baterai kendaraan listrik, memang berperan penting dalam transisi energi global.
Namun, mengejar energi bersih dengan merusak lingkungan lain, bukanlah solusi. Energi hijau tidak boleh lahir dari ekosida.
Kerusakan lingkungan di Raja Ampat seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa narasi pembangunan hijau kita masih sangat rapuh jika tidak dibarengi dengan etika ekologi dan keadilan lingkungan.
Lebih dari itu, eksploitasi tambang juga menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidupnya.
Mereka tidak hanya kehilangan laut dan tanah yang menjadi sumber penghidupan, tetapi juga diabaikan dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan.
Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yang semestinya dijunjung tinggi dalam wilayah adat, justru dilanggar. Situasi ini mengancam bukan hanya ekosistem, tetapi juga martabat masyarakat adat yang selama ini terbukti menjadi penjaga paling setia alam Raja Ampat.
Kita harus mengakui, pembangunan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah sensitif ekologis seperti Raja Ampat. Jika ditemukan pelanggaran atau potensi kerusakan jangka panjang, maka pencabutan izin adalah langkah mutlak.
Tidak cukup hanya memberi peringatan atau mengandalkan penyesuaian administratif. Kita berbicara tentang kawasan yang telah diakui dunia sebagai center of marine biodiversity, bukan kawasan industri biasa.
Indonesia telah mendapatkan banyak pujian internasional karena berhasil menjaga kekayaan lautnya, termasuk melalui kawasan konservasi perairan. Jangan biarkan pujian itu berubah menjadi kecaman karena kesalahan dalam mengelola izin tambang yang tidak selaras dengan semangat pelestarian.
Raja Ampat tidak butuh tambang. Ia butuh perlindungan. Ia butuh kebijakan yang berpihak pada kelestarian, bukan keuntungan sesaat.
Jika pemerintah benar-benar berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, maka menyelamatkan Raja Ampat dari eksploitasi tambang nikel harus menjadi prioritas.
Kita semua memikul tanggung jawab moral untuk menjaga warisan alam ini, bukan hanya sebagai aset nasional, tetapi sebagai amanah global. Raja Ampat adalah surga yang nyata. Jangan biarkan ia berubah menjadi neraka ekologis akibat ketamakan dan kelalaian kita sendiri. (lis)
*Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar (Untidar)
Editor : Lis Retno Wibowo