Berita Magelang Mungkid Temanggung Wonosobo Features Entertainment Olahraga Otomotif Lifestyle Kecantikan Travel Piknik Makan Enak Viral Pojok Kampung Khazanah Artikel Ilmiah

Warga Wonokerto Leksono Wonosobo Pertanyakan Laporan Keuangan BUMDes

Sigit Rahmanto • Jumat, 15 Agustus 2025 | 00:06 WIB
Tulisan bernada protes dari warga yang dipasang di depan kantor Desa Wonokerto, Leksono, Kabupaten Wonosobo.
Tulisan bernada protes dari warga yang dipasang di depan kantor Desa Wonokerto, Leksono, Kabupaten Wonosobo.

RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Suasana Desa Wonokerto, Kecamatan Leksono, Wonosobo memanas usai pertemuan warga pada Selasa (12/8/2025) malam. Pertemuan membahas dugaan ketidaksesuaian data aset dan laporan keuangan desa.

Warga mempertanyakan transparansi pemerintah desa, terutama terkait selisih saldo Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), inventaris, dan dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang belum jelas pemanfaatannya.

Dalam laporan yang beredar, saldo BUMDes kini hanya tercatat Rp 8 juta. Padahal, sebelumnya diketahui mencapai Rp 42 juta. Warga juga menyoroti keberadaan satu unit motor Vario inventaris desa yang saat rapat tak terlihat, namun keesokan harinya sudah berada di balai desa.

“Kalau sejak awal transparan, masalah ini tidak akan melebar. Ini murni keresahan warga, bukan sentimen politik,” tegas M. Husni Mubarok, salah satu tokoh masyarakat, Kamis (14/8/2025).

Ia juga mengungkap dugaan pemotongan dana bantuan BUMDes tahun 2023, dari Rp 10 juta hanya Rp 5 juta yang diterima penuh.

Pasca pertemuan, tuntutan warga soal motor Vario dipenuhi pemerintah desa. Namun, kunjungan Inspektorat keesokan harinya memicu pertanyaan baru karena tidak semua pihak diundang, sehingga sebagian warga tak mengetahui hasil pemeriksaan.

Kepala Desa Wonokerto, Deny Setya Wibowo, membenarkan isu ini berkembang di tengah masyarakat. Namun, ia membantah terkait dengan adanya tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Sudah ada musyawarah, dan saya sudah jelaskan di forum itu terkait dengan masalah yang disampaikan oleh warga,” ujarnya

Terkait dengan masalah yang diresahkan oleh warga itu ia menegaskan seluruh aset desa lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari aset, hingga dana UPK yang dimaksud oleh beberapa warga. 

Deny menjelaskan dana UPK bersifat sosial dan telah dibagikan ke empat kelompok, lengkap dengan bukti administrasi.

Sementara pergantian pengurus BUMDes disebut akibat pengunduran diri dengan alasan pribadi. 

“Yang dituduhkan tidak sesuai kenyataannya. Masyarakat umum tetap kondusif, hanya segelintir yang mempersoalkan,” ucapnya. 

Bahkan ia tak segan menuduh jika gerakan yang dilakukan oleh sekelompok warga itu tak lebih dari gerakan politik semata. Mengingat tidak lama lagi akan ada pemilihan kepala desa. 

“Ini sebetulnya pro-kontra politik menjelang pilkades. Ada pihak yang memanfaatkan isu untuk mencari kesalahan saya,” tandasnya. (git/lis)

Editor : Lis Retno Wibowo
#badan usaha milik desa #Resah #Leksono #UPK #bumdes