RADARMAGELANG.ID, Wonosobo — Pemerintah Kabupaten Wonosobo membantah anggapan bahwa Bupati Wonosobo “kena prank” saat menghadiri dan membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Wonosobo yang digelar pada Minggu (10/5/2026).
Pemkab menegaskan kehadiran bupati dalam forum tersebut merupakan bagian dari tugas kepala daerah yang harus mengayomi seluruh kekuatan politik di daerah.
Tim Asistensi Bupati Wonosobo, Idham Cholid, mengatakan hingga kegiatan berlangsung tidak ada satu pun pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa pelaksanaan Musda Golkar tersebut ilegal.
“Sampai pada hari pelaksanaan Musda, Tidak ada satupun surat pemberitahuan kepada Bupati yang menyatakan kegiatan Musda kemarin ilegal,” kata Idham saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, posisi bupati sebagai kepala daerah mengharuskan hadir di tengah seluruh elemen politik di Wonosobo.
Termasuk Partai Golkar yang disebut memiliki peran besar dalam dinamika politik daerah.
“Bupati itu sebagai kepala daerah harus mengayomi semuanya, harus menempatkan seluruh kekuatan politik di Wonosobo.
Meskipun beliau Ketua PDI Perjuangan, tetapi posisi sebagai kepala daerah harus mengayomi semuanya,” ujarnya.
Idham mengatakan Partai Golkar juga menjadi salah satu partai yang mendukung kepemimpinan bupati.
Karena itu, undangan pembukaan Musda dianggap sebagai kehormatan yang wajar untuk dipenuhi.
