RADARMAGELANG.ID, Wonosobo--Jelang gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada November 2026 mendatang, Polres Wonosobo bergerak cepat memperkuat jaringan pengamanan di tingkat tapak.
Memanfaatkan peran vital perangkat desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kepolisian merangkul Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Wonosobo untuk memetakan potensi kerawanan sejak dini.
Langkah krusial tersebut dimantapkan dalam ajang sarasehan di Lavanya Coffee & Eatery Wonosobo. Pertemuan yang dipimpin langsung Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja itu dihadiri jajaran pejabat utama (JPU) Polres Wonosobo serta jajaran pengurus dan koordinator kecamatan PPDI se-Kabupaten Wonosobo.
AKBP Ricky Pripurna Atmaja menegaskan, pemerintah desa merupakan mitra strategis kepolisian. Menurutnya, dinamika desa sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut ketertiban, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, hingga budaya. Mengingat keterbatasan jumlah personel kepolisian dibanding luas wilayah, keterlibatan perangkat desa, BPD, hingga tingkat kecamatan menjadi kunci utama.
"Fungsi desa itu sangat luas. Karena itu, Polri harus senantiasa bermitra. Kami titip anggota kami yang bertugas di lapangan kepada para perangkat desa. Mari bersama-sama menjaga agar seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan kondusif," ujar Ricky dalam forum.
Dalam serapan aspirasi dari para koordinator kecamatan, terungkap sejumlah dinamika lokal yang mulai hangat. Di antaranya, potensi gesekan persaingan antarpeserta dan pendukung, persoalan administrasi pendaftaran, hingga perkembangan pendaftaran calon. Informasi ini langsung dijadikan bahan pemetaan (mapping) pencegahan oleh jajaran Satintelkam Polres Wonosobo.
Fokus pengamanan terdekat tertuju pada 28 September 2026. Pada tanggal tersebut, akan bergulir tahapan krusial berupa mekanisme penyaringan atau seleksi bagi desa yang memiliki jumlah pendaftar melebihi kuota.
Terkait potensi pelanggaran, Kapolres menginstruksikan agar seluruh pihak menempuh jalur hukum dan mekanisme resmi tanpa mengambil tindakan spekulatif. "Kalau ada pelanggaran, dokumentasikan dan buat berita acara. Kita kedepankan pendekatan persuasif dan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas perwira dengan dua melati di pundak tersebut.
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Wonosobo Eko Purwanto menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung kondusivitas wilayah. Pihaknya telah menginstruksikan seluruh koordinator kecamatan agar menyampaikan laporan perkembangan situasi di lapangan secara objektif dan terbuka.
"Kami berharap komunikasi dengan Polres Wonosobo semakin intensif. Perangkat desa siap menjadi garda terdepan dalam menjaga iklim demokrasi di tingkat desa agar tetap sejuk dan kondusif," kata Eko. (git/aro)
