Jadi Dasar Pemberian Bantuan, Dewan Minta Data DTSEN Segera Dibenahi

RADARMAGELANG.ID, Temanggung - DPRD Kabupaten Temanggung menyoroti akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penentuan penerima berbagai program bantuan.

Dewan meminta pemerintah memastikan data tersebut sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.

Ketua Komisi D DPRD Temanggung Riyadi Kaunaen mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, ada 80.000 peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah pusat saat ini tidak lagi aktif.

“Untuk PBI itu iuran BPJS yang dapat bantuan dari pemerintah pusat sampai saat ini dinonaktifkan. Hampir 80.000 sekian,” kata Riyadi, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, dampak penonaktifan ini cukup serius. Sebab, masyarakat yang hendak berobat, menjalani pemeriksaan, maupun harus menjalani rawat inap di rumah sakit dapat mengalami kendala ketika kepesertaan BPJS-nya tidak aktif.

Karena itu, DPRD mendorong agar data masyarakat yang menjadi dasar pemberian bantuan segera dievaluasi. 

Baca Juga: Temuan Anomali Desil di Temanggung, Warga Miskin Masuk Tinggi, ASN  Ada yang Tercatat Rendah

Pihaknya menemukan laporan mengenai warga yang secara data masuk dalam desil 6 atau 7, tetapi kondisi ekonomi sebenarnya berada pada desil yang lebih rendah.

“Kami dorong, kami perjuangkan masyarakat yang belum sesuai dengan desilnya agar ada revisi,” tegasnya.

Riyadi menyebut, proses pembaruan data dapat dilakukan melalui petugas di masing-masing desa atau kelurahan.