RADARMAGELANG.ID, Magelang--Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyatakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang sangat fundamental bagi kelangsungan manusia, khususnya bangsa dan negara.
Karena itu, setiap program dan kebijakan di Kota Magelang selalu menempatkan HAM sebagai prioritas utama.
Menurut Damar, arah kebijakan pemkot juga linier dengan program pemerintah pusat yang menempatkan HAM sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan publik. "Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting dari upaya tersebut," tandas Damar saat acara Penguatan Kapasitas HAM dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aula Adipura Kencana, Selasa (16/12/2025).
Tak dipungkiri, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ditemukan di Kota Magelang. Namun, Damar menyebut, terdapat tren penurunan kasus. Satu di antaranya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat. "Sekarang apa-apa cepat viral di media sosial. Ini juga menjadi bagian dari penguatan HAM. Masyarakat jadi lebih berani bersuara," katanya.
Untuk memperluas edukasi, dia mendorong supaya mengaktifkan berbagai grup WhatsApp di tingkat masyarakat sebagai sarana literasi HAM.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa tindakan yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari justru dapat melanggar HAM.
Damar mengapresiasi atas kolaborasi antara Pemkot Magelang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) dengan Kementerian HAM ini sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penguatan kapasitas HAM.
Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional Stanislaus Wena menyoroti tantangan baru kekerasan terhadap perempuan dan anak di era digital. Termasuk ancaman penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). "Kekerasan verbal terhadap perempuan, kini banyak muncul dalam bentuk ancaman foto atau konten yang dimanipulasi dengan AI," ungkapnya.
Menurutnya, membangun kesadaran HAM merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. (put/aro)
