RADARMAGELANG.ID, Kudus - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mengkaji polemik rencana enam hari sekolah dari sebelumnya lima hari.
"Ya, ini sebetulnya sedang dikaji untuk ide mengambil (enam hari) sekolah," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai menghadiri peringatan Milad ke- 113 Muhammadiyah, 18 November 1912 -18 November 2025, dan Milad ke -27 Universitas Muhammadiyah Kudus, di auditorium kampus setempat, Sabtu, 22 November 2025.
Pemprov, kata dia, menampung berbagai masukan. Hal itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengkajiannya.
"Kita akomodir, seperti apa keputusannya nanti," ucapnya.
Sumarno menambahkan, setiap ada permasalahan di dunia pendidikan akan menjadi bahan evaluasi.
Pun tentang masalah perundungan atau bullying, termasuk yang terjadi melalui kanal internet.
Terpisah sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengatakan, rencana kebijakan enam sekolah, sudah ada alasanya mengapa hal tersebut diusulkan.
"Dari kampus sudah ada kajiannya, bagaimana asal usulnya? Kenapa diusulkan?" katanya.
Dikatakan Taj Yasin, alasan adanya rencana kebijakan tersebut, juga menampung masukan dari masyarakat.
Ada yang mengusulkan untuk kajian mengembalikan sekolah enam hari lagi. "Ini masih proses semuanya kan," ucapnya.
Untuk diketahui sebelumnya, muncul petisi penolakan untuk rencana kebijakan sekolah enam hari kerja.
Petisi itu muncul di Change.org yang dibuat oleh pemilik akun Alfariz Hadi pada 12 November 2025.
Dituliskan, salah satu poin, menolak kebijakan enam hari sekolah dikarenakan, siswa telah mendapatkan manfaat pelaksanaan lima hari yang telah diterapkan di Provinsi Jawa Tengah pada jenjang SMA/SMK.
Banyak siswa merasakan manfaat yang signifikan, khususnya dalam hal kesejahteraan mental dan fisik.
Selanjutnya, libur akhir pekan selama dua hari memberikan kesempatan bagi siswa untuk beristirahat, berekreasi, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.
Sebagai orang tua dan sebagai generasi muda, ada kekhawatiran perubahan yang diusulkan akan berdampak pada anak-anak.
Penulis petisi memohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut untuk tetap menjalankan sistem lima hari sekolah yang sudah terbukti efektif. (rls/lis)
