
Oleh : Drs. Satriyatmo, M.M.
Peringatan Hari Buruh setiap 1 Mei selalu identik dengan isu upah, kepastian kerja, dan perlindungan tenaga kerja.
Namun di tengah berbagai tuntutan buruh tahun ini, ada satu kelompok pekerja yang juga layak mendapat perhatian serius, yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Selama ini PPPK diposisikan sebagai solusi penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah. Akan tetapi, dalam praktiknya, skema PPPK paruh waktu justru memunculkan problematika baru.
Status kerjanya belum sepenuhnya memberikan kepastian, penghasilannya belum standar, dan arah pembinaan karirnya masih kabur.
Persoalan pertama adalah penghasilan. Di sejumlah daerah, PPPK paruh waktu masih menerima pendapatan yang jauh dari ideal.
Bahkan dalam beberapa kasus, besaran penghasilan masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan pola penganggaran perangkat daerah masing-masing.
Akibatnya muncul ketimpangan antar daerah maupun antar-instansi. Padahal mereka tetap menjalankan fungsi pelayanan publik yang sama pentingnya.
Kedua, menyangkut kepastian status kerja. Secara nomenklatur memang disebut PPPK, tetapi embel-embel “paruh waktu” memunculkan tafsir bahwa mereka belum sepenuhnya memperoleh kepastian sebagaimana ASN pada umumnya.
Situasi ini menimbulkan kerentanan psikologis dan administratif. Mereka bekerja dalam sistem pemerintahan, tetapi masih berada di ruang abu-abu antara tenaga honorer lama dan ASN yang definitif.
