Advertisement
Advertisement
Advertisement

Waspada Hoaks Menjelang Pilkada 2024

L
Penulis: Lis Retno Wibowo❯
Muhammad Dzaky Fadhlurrahman
Muhammad Dzaky Fadhlurrahman

Oleh : Muhammad Dzaky Fadhlurrahman


Advertisement

Indonesia kembali melaksanakan pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2024.

Pemilu merupakan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh rakyat pada suatu negara ataupun daerah untuk memilih wakil rakyat dan lain sebagainya. Pemilu 2024 memiliki keunikan yang menjadi pembeda dengan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.

Keunikan ini terletak pada pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tahun yang sama dengan pelaksanaan pileg maupun pilpres.

Advertisement

Sebelumnya, pelaksanaan pilkada di Indonesia dilakukan dengan mekanisme bergelombang yang mana tidak dilaksanakan pada tahun yang sama dengan tahun pelaksanaan pileg maupun pilpres diselenggarakan.

Fenomena dalam pilkada yang menjadi tantangan serius bagi para pemilih adalah hoaks.

Hoaks merupakan informasi atau berita yang tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya.

Advertisement

Hoaks merupakan propaganda negatif yang disengaja secara masif dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran.

Serta memengaruhi pikiran dan perilaku seseorang individu agar memberikan respons yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh oknum penyebar hoaks.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hoaks disebarkan oleh oknum penyebar hoaks melalui media sosial.

Oknum penyebar hoaks memanfaatkan ketergantungan manusia terhadap media sosial untuk menyebarkan hoaks secara terus menerus.

Media sosial seperti Facebook, Instagram, X, YouTube, hingga WhatsApp digunakan oleh oknum penyebar hoaks sebagai sarana yang sangat efektif dalam menyebarkan hoaks.

Penyebaran hoaks di media sosial umumnya dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan.

Salah satunya adalah kepentingan terkait dengan politik.

Hoaks digunakan oleh segelintir politisi sebagai alat kampanye dalam pemilu yang memiliki tujuan  untuk memperoleh posisi politik maupun menjatuhkan posisi lawan politik melalui informasi atau berita yang tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya.

Hoaks di media sosial yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik merupakan implikasi dari pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di bidang politik.

Menjelang Pilkada 2024, hoaks perlu diwaspadai karena dapat berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi pemilih.

Hoaks dalam pilkada termasuk black campaign atau kampanye hitam yang memiliki dampak sangat negatif bagi para pemilih.

Hoaks pada pilkada berpotensi dapat memengaruhi keputusan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

Hoaks menjadi tantangan yang sangat serius bagi pemilih dalam menggunakan hak suaranya secara cerdas dan rasional.

Selain itu, hoaks pada pilkada juga dapat memantik terjadinya polarisasi di masyarakat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dituntut untuk menjadi pemilih cerdas.

Sudah selayaknya masyarakat Indonesia menjadi pemilih cerdas yang mempunyai kemampuan literasi digital sebagai salah satu upaya dalam menghadapi hoaks pada pilkada 2024.

Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam perangkat digital.

Literasi digital yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi hoaks pada pilkada 2024 di antaranya dengan memeriksa kredibilitas sumber informasi, memverifikasi informasi dengan beberapa sumber informasi yang berbeda.

Serta berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial.

Selain itu, masyarakat Indonesia diharapkan memahami arti penting etika digital di media sosial. (*/lis)

 Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta

Advertisement

Artikel Terkait

Pemilih Baru Kabupaten Magelang Capai 9.308, Sebanyak 6.346 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Pemilih Baru Kabupaten Magelang Capai 9.308, Sebanyak 6.346 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

Memasuki Triwulan III Tahun 2026, KPU Kabupaten Magelang mencatat ada 9.308 orang masuk kategori pemilih baru yang masuk Daftar Pemilih.

Pemprov Jateng Mulai Sisihkan Anggaran untuk Pilgub 2029, Jaga Fiskal Tetap Sehat

Pemprov Jateng Mulai Sisihkan Anggaran untuk Pilgub 2029, Jaga Fiskal Tetap Sehat

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan dana cadangan untuk pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2029. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer