RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Memanasnya konflik di tubuh Partai Golkar Wonosobo pasca Musyawarah Daerah (Musda) XI tampaknya masih berlanjut.
Kali ini, giliran Ketua Organizing Committee (OC) Musda XI DPD II Golkar Wonosobo, Khakmim, membantah tuduhan jika Musda Golkar yang digelar itu ilegal.
Khakmim menjawab tuduhan gelaran Musda ilegal yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) DPD Golkar Wonosobo, Teguh Imam Purnomo beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Bantah Bupati “Kena Prank” saat Hadiri Musda Golkar Wonosobo
Khakmim menjelaskan Musda XI DPD II Golkar Wonosobo digelar berdasarkan instruksi resmi dari DPD 1 Provinsi Jawa Tengah, namun prosesnya disebut terganggu karena dua pengurus inti justru tidak dapat dihubungi menjelang hari pelaksanaan.
Instruksi pelaksanaan Musda dikeluarkan DPD I Golkar Jawa Tengah melalui surat tertanggal 28 April 2026. Dalam surat bernomor B-45/Golkar I/IV/2026 itu, DPD I memerintahkan DPD II Golkar Wonosobo untuk menyelenggarakan Musda paling lambat pada 10 Mei 2026.
“Melalui surat instruksi tersebut, DPD I memerintahkan kepada DPD II Partai Golkar Wonosobo untuk menggelar Musda XI selambat-lambatnya pada Minggu, 10 Mei 2026,” kata Khakmim, Selasa (12/5).
Menurut dia, berakhirnya masa jabatan ketua sebelumnya yakni Triana Widodo, membuat DPD I Golkar Jawa Tengah menunjuk Teguh Imam Purnomo sebagai pelaksana tugas ketua DPD II Golkar Wonosobo sejak Januari 2026.
Penunjukan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan kepanitiaan Musda. Susunan panitia mencantumkan Agus Riyadi sebagai ketua penyelenggara, Khakmim sebagai ketua OC, dan Ungkur Susanto sebagai ketua steering committee.
Ia menyebut panitia telah beberapa kali menggelar rapat teknis di Gedung Golkar Wonosobo.
Persiapan, menurut dia, nyaris rampung sebelum pelaksanaan. Namun, situasi berubah ketika tiga hari sebelum agenda digelar, Imam Teguh dan Agus Riyadi tidak lagi bisa dihubungi.
“Tanpa pemberitahuan apapun, pada H-3 pelaksanaan Musda, Plt Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo Imam Teguh Purnomo dan Ketua Penyelenggara Musda Agus Riyadi menghilang tanpa keterangan yang jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, pada saat yang sama dua staf penuh waktu sekretariat DPD II Golkar Wonosobo juga tidak masuk kerja.
Nomor telepon keduanya tidak aktif dan saat didatangi ke rumah, keduanya disebut tidak berada di tempat.
Menurut Khakmim, kondisi itu membuat panitia kebingungan karena koordinasi teknis justru dibutuhkan menjelang pelaksanaan.
Ia menilai, secara organisasi, jika memang ada kendala, semestinya pimpinan menggelar rapat untuk memutuskan penundaan atau pembatalan.
“Kalau ada kondisi darurat, seharusnya ada rapat resmi untuk memutuskan menunda atau membatalkan. Bukan justru hilang kontak,” kata dia.
Meski demikian, panitia memutuskan Musda tetap berjalan. Alasannya, persiapan disebut telah mencapai hampir 100 persen dan tidak ada instruksi resmi dari DPD I Jawa Tengah maupun DPP Golkar di Jakarta untuk menghentikan kegiatan.
Khakmim menegaskan, pelaksanaan Musda tidak dapat disebut ilegal karena berlangsung berdasarkan instruksi resmi DPD I Golkar Jawa Tengah.
Ia justru meminta evaluasi terhadap Imam Teguh dan Agus Riyadi karena dinilai tidak menjalankan tanggung jawab organisasi.
“Harus ada sanksi tegas terhadap Plt Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo dan Ketua Penyelenggara Musda yang tidak melaksanakan tugas sesuai instruksi DPD I,” ucapnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo