RADARMAGELANG.ID, Wonosobo — Pemerintah Kabupaten Wonosobo membantah anggapan bahwa Bupati Wonosobo “kena prank” saat menghadiri dan membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Wonosobo yang digelar pada Minggu (10/5/2026).
Pemkab menegaskan kehadiran bupati dalam forum tersebut merupakan bagian dari tugas kepala daerah yang harus mengayomi seluruh kekuatan politik di daerah.
Tim Asistensi Bupati Wonosobo, Idham Cholid, mengatakan hingga kegiatan berlangsung tidak ada satu pun pemberitahuan resmi yang menyatakan bahwa pelaksanaan Musda Golkar tersebut ilegal.
“Sampai pada hari pelaksanaan Musda, Tidak ada satupun surat pemberitahuan kepada Bupati yang menyatakan kegiatan Musda kemarin ilegal,” kata Idham saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, posisi bupati sebagai kepala daerah mengharuskan hadir di tengah seluruh elemen politik di Wonosobo.
Termasuk Partai Golkar yang disebut memiliki peran besar dalam dinamika politik daerah.
“Bupati itu sebagai kepala daerah harus mengayomi semuanya, harus menempatkan seluruh kekuatan politik di Wonosobo.
Meskipun beliau Ketua PDI Perjuangan, tetapi posisi sebagai kepala daerah harus mengayomi semuanya,” ujarnya.
Idham mengatakan Partai Golkar juga menjadi salah satu partai yang mendukung kepemimpinan bupati.
Karena itu, undangan pembukaan Musda dianggap sebagai kehormatan yang wajar untuk dipenuhi.
“Nah, apalagi Golkar ini juga partai besar di Wonosobo, bahkan secara spesifik kemarin juga mendukung beliau. Jadi sudah tentu beliau mesti hadir,” katanya.
Belakangan, pelaksanaan Musda Golkar Wonosobo memunculkan polemik setelah muncul klaim bahwa kegiatan tersebut tidak sah.
Dari polemik itu, muncul narasi di media sosial yang menyebut bupati telah “kena prank” karena menghadiri acara yang disebut ilegal.
Namun, Idham menegaskan, tidak ada dasar bagi bupati untuk menolak hadir selama tidak ada informasi resmi dari DPD Partai Golkar Jawa Tengah maupun DPP Partai Golkar terkait status kegiatan tersebut.
“Kalau memang ada surat resmi dari DPD provinsi atau bahkan DPP yang menyatakan acara itu ilegal, tentu Bupati tidak akan hadir. Tetapi faktanya tidak ada,” ujarnya.
Ia menilai klarifikasi tersebut penting untuk meluruskan informasi yang berkembang di publik agar tidak muncul mispersepsi terhadap kehadiran bupati dalam agenda politik tersebut.
“Tidak ada misinformasi dari kehadiran Bupati. Saya kira itu yang perlu diklarifikasi,” katanya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo