RADARMGELANG.ID, Wonosobo – Pembangunan sekolah rakyat di Desa Candiyasan Kecamatan Kertek belum sepenuhnya mulus.
Proyek pendidikan untuk warga miskin itu sempat diprotes warga. Karena lapangan desa yang selama ini menjadi ruang publik ikut terdampak pembangunan.
Sejumlah warga menolak pembangunan karena lahan yang digunakan sekolah rakyat tersebut selama ini dimanfaatkan sebagai lapangan dan fasilitas umum masyarakat.
Sebagai bentuk protes itu, beberapa warga memasang tulisan bernada kritik. Warga meminta pemerintah menyediakan lapangan pengganti sebelum pembangunan dilanjutkan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan secara umum masyarakat sebenarnya mendukung program sekolah rakyat.
Namun memang ada beberapa warga di satu dusun di Desa Candiyasan yang keberatan.
Penolakan terutama terkait penggunaan lahan yang selama ini menjadi lapangan desa.
“Memang ada beberapa yang menolak dengan alasan lapangan,” ujarnya, Jumat (3/4/2026) lalu.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi tuntutan warga dengan menyiapkan pengadaan tanah untuk lapangan pengganti. Meski secara hukum hal tersebut bukan kewajiban pemerintah daerah, namun Pemkab itu sebagai tanggung jawab moral.
“Kami bertanggung jawab secara moral. Tapi perlu dipahami, membeli tanah itu ada proses dan mekanismenya. Kita berharap masyarakat bisa bersabar,” tegasnya.
Menurutnya, program tersebut telah membantu anak-anak dari keluarga miskin agar tetap bisa sekolah. Ia mencontohkan pada 2025, sebanyak 100 siswa SMA telah menerima pendidikan gratis melalui program tersebut.
“Kalau mereka tidak masuk sekolah rakyat, kemungkinan besar tidak sekolah. Sekarang perkembangan mereka luar biasa,” katanya.
Polemik ini memunculkan pertanyaan di masyarakat terkait status lahan yang sejak awal bukan milik desa namun digunakan sebagai fasilitas umum. Saat lahan dialihfungsikan untuk pembangunan sekolah, skema penggantian lapangan baru disiapkan setelah muncul penolakan warga.
Sejumlah pihak juga mengkritik percepatan pembangunan yang dinilai terlalu terburu-buru dan belum menyelesaikan persoalan sosial di tingkat masyarakat.
Bahkan muncul dugaan adanya kepentingan politik di balik aksi penolakan, meski hal tersebut belum dapat dipastikan.
“Ada informasi ke arah sana, tapi saya belum bisa membuktikan. Tugas kami memenuhi tuntutan masyarakat,” kata Andang.
Pemkab Wonosobo menargetkan sekolah rakyat dapat mulai beroperasi pada Juli 2026 bertepatan dengan tahun ajaran baru.
Jika pembangunan belum selesai, pemerintah berencana menambah ruang belajar sementara agar siswa tetap bisa mengikuti kegiatan belajar.
Tahun ini, Pemkab juga menargetkan penambahan sekitar 300 siswa baru dari jenjang SD, SMP hingga SMA. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo