RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Pemerintah Kabupaten belum akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) maupun work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pemkab memilih tetap memprioritaskan pelayanan langsung kepada masyarakat dibanding menerapkan sistem kerja fleksibel.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonosobo Iwan Widayanto menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait penerapan WFH maupun WFA di lingkungan Pemkab Wonosobo.
Kebijakan tersebut masih sebatas wacana dan menunggu arahan pemerintah pusat. “Sampai saat ini kita belum WFH ataupun WFA,” katanya, Selasa (31/3/2026).
Menurut dia, penerapan sistem kerja fleksibel tidak bisa dilakukan secara menyeluruh karena harus menyesuaikan karakter masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. “Misal kalau perangkat daerah pelayanan kan juga tidak mungkin,” ujarnya.
Iwan menjelaskan, pemerintah daerah masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian PAN-RB, sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut terkait fleksibilitas kerja ASN.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi di tingkat provinsi, sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Tengah juga belum menerapkan kebijakan WFH atau WFA bagi ASN.
Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut bisa diterapkan di masa mendatang, dengan catatan harus ada sistem yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai.
“Kalaupun memungkinkan ya harus dengan rumusan. Laporan kinerja harianya kan juga harus bisa disampaikan,” katanya.
Ia mencontohkan pengalaman saat pandemi Covid-19. Tidak semua pekerjaan ASN bisa dilakukan dari rumah.
Beberapa pekerjaan seperti audit pemeriksaan tetap harus dilakukan secara langsung di lapangan. Namun, untuk pekerjaan administratif, sistem kerja fleksibel dinilai masih memungkinkan diterapkan.
Di tengah isu efisiensi anggaran, Iwan juga memastikan hingga saat ini belum ada rencana pengurangan jumlah ASN di Wonosobo, baik PNS maupun PPPK.
Menurutnya, langkah yang lebih realistis adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai. “Sampai saat ini di Wonosobo belum ada semacam itu,” tegasnya.
Terkait wacana penghematan energi seperti penggunaan sepeda atau berjalan kaki ke kantor, ia menilai hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi daerah.
Selain faktor budaya, keterbatasan transportasi umum juga masih menjadi kendala bagi ASN. “Moda transportasi kita kendaraan umum itu kan masih minim juga,” lanjutnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo