RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengungkapkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan turun Rp 35,86 miliar menjadi Rp 1,98 triliun dari target sebelumnya.
"Penurunan terutama terjadi pada transfer pusat dan provinsi yang berkurang 4,46 persen. Meski demikian, pendapatan asli daerah (PAD) justru menunjukkan kenaikan 2,56 persen," jelas Afif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo, Kamis (3/7/2025).
Afif juga menyoroti dilema pengelolaan belanja pegawai yang mencapai 30 persen dari APBD.
"Kita dihadapkan pada situasi sulit. Di satu sisi perlu efisiensi, tapi di sisi lain masih sangat membutuhkan tambahan guru dan tenaga ASN," ujarnya.
Ia juga memaparkan penyesuaian APBD 2025 yang memangkas belanja daerah Rp 46,10 miliar, terutama di pos belanja operasi. "Kami berkomitmen menindaklanjuti semua masukan DPRD dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," tegasnya.
Afif berjanji akan menjaga kualitas layanan dasar meski pendapatan menurun. "Prioritas kami adalah memastikan penurunan pendapatan tidak berdampak pada layanan publik, sambil terus mencari terobosan untuk meningkatkan PAD," tambahnya.
Baik eksekutif maupun legislatif sepakat kolaborasi menjadi kunci mengatasi tantangan fiskal ini. Digitalisasi PAD dinilai sebagai solusi jangka panjang, sementara efisiensi belanja dan penataan ulang kebutuhan ASN harus segera dijalankan.
Merespons penjelasan bupati, Wakil Ketua DPRD Wonosobo Achmad Faqih mengatakan Pemkab dinilai sudah baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Hanya saja, di tengah kondisi terbatasnya finansial, harus ada terobosan untuk memaksimalkan potensi.
"Karena potensi pendapatan kita sebenarnya masih besar, tinggal tata kelolanya yang musti dimaksimalkan," tegas Faqih.
Ia mencontohkan buruknya pengelolaan retribusi parkir di kota yang dijuluki kota parkir ini. "Banyak titik parkir tapi kontribusinya ke PAD tidak signifikan. Ini menunjukkan sistem yang belum tertata dengan baik," ujarnya.
Persoalan lain yang disoroti adalah data pajak yang tidak terupdate. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menggunakan nilai lama meski objeknya sudah berubah fungsi. "Tanah yang sudah jadi ruko masih dikenakan pajak seperti lahan kosong. Ini jelas merugikan daerah," kritiknya.
Untuk itu, DPRD mengusulkan pembentukan tim khusus yang fokus menangani PAD terpisah dari pengelolaan aset daerah. Juga mendorong percepatan digitalisasi melalui e-parking dan data base pajak terintegrasi.
"Dengan sistem digital, pemantauan bisa lebih transparan dan wajib pajak yang lalai lebih mudah terdeteksi," jelasnya.
Namun ia mengakui reformasi ini membutuhkan komitmen kuat dan dukungan teknologi. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo