WONOSOBO, Radar Magelang – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardiyanto mengatakan penyebab meluapnya saluran Wangan Aji, Senin (2/12/2024) karena beban berat pada sistem drainase di kawasan tersebut.
Pola perubahan ruang yang masif di kawasan lereng Gunung Sindoro dalam beberapa tahun terakhir semakin memperberat beban saluran tersebut.
Tim DPUPR telah memetakan berbagai masalah yang terjadi sehingga membuat jalur tersebut mengalami banjir.
Secara sistem dan teknis pengairan menurutnya tidak ada masalah. Sebab saat banjir datang, pihaknya telah menutup pintu sodetan dari Sungai Serayu. Kemudian membuka pintu air agar bisa langsung turun menuju Sungai Serayu.
"Bisa diamati kemarin, bahwa luapan air bukan datang dari pintu air. Karena saat hujan, kita buat sistem buka tutup agar aliran tetap lancar," Selasa (3/12).
Ia mengakui banjir itu terjadi karena curah hujan sangat tinggi sejak pagi hingga sore hari. Sehingga drainase di beberapa lokasi tidak kuat menampung air dan menyebabkan banjir.
"Di beberapa titik sumbatan, kita temukan material sampah memperparah datangnya banjir. Sampahnya itu bukan sampah biasa. Ini sampah kiriman dari atas berupa sampah-sampah kayu dan lainnya," ungkapnya.
Selain dua persoalan tersebut, Adin juga menyoroti masalah utama dari adanya banjir kemarin karena daya tampung drainase yang tak cukup.
Saluran Wangan Aji, kata dia, memiliki fungsi ganda. Selain sebagai saluran irigasi, juga menjadi sistem drainase yang melindungi Kota Wonosobo dari banjir.
“Kawasan ini mengalami tekanan besar karena hampir seluruh saluran besar dari Gunung Sindoro masuk ke Wangan Aji," terangnya.
Sementara pembangunan pemukiman dan kegiatan usaha terus terjadi di kawasan tersebut.
Sehingga membuat debit air yang harus ditampung saluran Wangan Aji makin meningkat saat curah hujan tinggi.
"Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di sepanjang saluran itu telah penyempitan saluran akibat pelanggaran bangunan. Kami mendapati banyak bangunan berdiri di sempadan sungai dan jalan provinsi,” tegasnya.
Langkah awal yang dilakukan PUPR adalah mengevaluasi kapasitas sistem drainase. Nurudin memastikan pihaknya akan bertindak cepat jika ditemukan pendangkalan atau penyumbatan. “Kalau ada pendangkalan, kami akan segera normalisasi.
Operasional pintu-pintu air di sepanjang saluran juga rutin kami pantau, terutama saat curah hujan tinggi,” jelasnya.
Selain itu, dia menegaskan bahwa Dinas PUPR tidak pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan di area sempadan sungai.
Namun, pelanggaran tetap terjadi, sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi untuk penegakan aturan.
“Kami sudah punya data bangunan yang melanggar dari Wonosobo hingga Garung. Tapi, penegakan Perda adalah wewenang instansi lain,” tambahnya.
Nurudin juga mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap aturan, terutama soal perizinan bangunan. Ia menekankan bahwa regulasi dibuat sebenarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan pemerintah.
“Proses perizinan penting untuk mengevaluasi dampak pembangunan terhadap lingkungan dan infrastruktur.
Jangan sampai perubahan pola ruang merugikan semua pihak,” ujarnya.
Dinas PUPR berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk menekan risiko banjir di masa depan. Selain penanganan teknis, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan agar drainase berfungsi maksimal.
"Kami butuh partisipasi semua pihak," pungkasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo