RADARMAGELANG.ID, Semarang - Di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat, Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, terutama dengan memperluas serta mempermudah pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Peran BPD dinilai strategis seiring terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah. Sektor perbankan daerah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, keberadaan BPD harus mampu menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Di Jawa Tengah, kata gubernur, terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM mikro dan kecil. Sebagian besar atau sekitar 3,2 juta di antaranya merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat usaha masyarakat sekaligus mencegah mereka bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.
Selain memperluas pembiayaan UMKM, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“BUMD harus lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis, terutama yang kerap mengalami gejolak pasokan dan harga,” kata Ahmad Luthfi.
Diungkapkan, komoditas seperti bawang merah dan cabai menjadi contoh sektor yang membutuhkan intervensi lebih kuat, melalui sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
