RADARMAGELANG.ID, Wonosobo– Investasi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 didominasi oleh sektor usaha mikro. Usaha mikro menyumbang investasi hingga Rp 441 miliar.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonosobo, Retno Eko Syafariyati mengungkapkan, dari total investasi Rp 814 miliar yang berhasil dibukukan sepanjang 2023, sebanyak Rp 41 miliar berasal dari sektor usaha mikro.
“Ini menunjukkan peran besar usaha mikro dalam perekonomian Wonosobo. Mereka menjadi motor penggerak utama investasi di daerah,” ujarnya dalam bimbingan teknis dan sosialisasi LKPM yang digelar Selasa (1/10) di Hotel Horizon.
Retno juga menyampaikan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) jauh lebih mendominasi dibanding penanaman modal asing (PMA).
“PMDN tercatat Rp 787 miliar, sedangkan PMA hanya Rp 27 miliar. Ini mengindikasikan investasi lokal masih mendominasi di Wonosobo,” jelasnya.
Sepanjang tahun 2023, DPMPTSP telah menerbitkan 13.498 nomor induk berusaha (NIB) dengan total 21.985 proyek yang terdaftar.
Menariknya, sebagian besar proyek ini diklasifikasikan sebagai proyek berisiko rendah, yaitu sebanyak 17.744 proyek.
“Ini memperlihatkan bahwa sektor usaha mikro dan kecil tetap menjadi primadona dalam investasi,” tambahnya.
Memasuki semester pertama 2024, realisasi investasi baru Rp 122,4 miliar atau sekitar 29,8 persen dari target Rp 410 miliar.
Retno optimistis sisa target ini bisa dicapai dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, terutama dari sektor usaha mikro yang terus bertumbuh.
Sektor usaha mikro, terutama di bidang industri makanan seperti keripik, kerupuk, dan peyek, menjadi andalan Wonosobo.
Sektor ini didukung oleh industri rumah tangga yang dikelola ibu-ibu, dan sangat terkait dengan pariwisata daerah.
“Wisatawan yang datang ke Wonosobo jadi pasar utama produk-produk ini,” kata Retno.
Sementara itu, Plt Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, menegaskan pentingnya disiplin dalam pelaporan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) bagi para pelaku usaha di Kabupaten Wonosobo.
Albar menyampaikan bahwa pelaporan ini merupakan kewajiban bagi setiap usaha dengan nilai investasi di atas Rp 1 miliar.
“Saya harap para pelaku usaha bisa lebih tertib dan disiplin dalam menyampaikan laporan LKPM. Ini bukan hanya soal kewajiban, tapi juga demi kelangsungan usaha mereka sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman sistem Online Single Sub mission Risk-Based Approach (OSS RBA) bagi para pelaku usaha untuk memudahkan penyampaian LKPM dan mendorong peningkatan investasi.
Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, Pemkab Wonosobo berharap dapat terus menciptakan iklim usaha yang ramah investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo