RADARMAGELANG.ID, Temanggung– DPRD Kabupaten Temanggung menyepakati enam rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).
Persetujuan ini setelah melalui pembahasan dan penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
Enam raperda yang disepakati meliputi tata cara pembentukan produk hukum daerah, pencabutan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, transformasi digital, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Raperda lainnya, perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta pembangunan dan pengembangan kepemudaan.
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, penyempurnaan keenam raperda, merupakan bagian penting untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Godok Raperda Penanaman Modal Beri Kepastian Hukum pada Investor
Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah raperda tentang transformasi digital.
Menurut Agus, transformasi digital bukan sekadar pemanfaatan teknologi. Melainkan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Melalui peraturan daerah tentang transformasi digital ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mengintegrasikan pemerintahan digital, Satu Data Indonesia, dan Kabupaten Cerdas atau Smart City secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Agus berharap, pemanfaatan teknologi digital dapat diperluas hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Sehingga, nantinya masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan publik, memperoleh informasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Selain transformasi digital, Raperda tentang perubahan pengelolaan barang milik daerah juga diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan aset pemerintah. Pengelolaan aset perlu dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
Sorotan terhadap persoalan tersebut disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Ahmad Khudlori.
Dia menilai, masih terdapat potensi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Makanya, PKB mendorong pemerintah daerah lebih proaktif melakukan inventarisasi. Termasuk mengembangkan mekanisme pemanfaatan maupun lelang aset secara transparan.
Khudlori menyebut, sejumlah aset yang disebut antara lain tanah eks bengkok di kelurahan, Plaza Temanggung Permai, eks Plaza Karangan, Pasar Ikan Dangkel, serta rest area Ngipik.
“Pemerintah daerah dituntut untuk lebih proaktif melakukan inventarisasi maupun mekanisme lelang yang transparan terhadap aset-aset potensial,” kata Khudlori.
Dia juga mendorong digitalisasi pengelolaan BMD agar terintegrasi dengan sistem administrasi daerah.
Langkah itu dinilai penting untuk menertibkan status hukum kepemilikan tanah dan bangunan serta meningkatkan kontribusi aset terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Sementara itu, dalam Raperda tentang pembangunan dan pengembangan kepemudaan, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian generasi muda.
Pembinaan diarahkan pada pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, keterampilan, dan inovasi.
PKB meminta agar regulasi tersebut tidak berhenti sebagai payung hukum. Implementasinya perlu diterjemahkan dalam program lintas sektor yang terukur dan menjangkau pemuda di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Di sisi lain, Fraksi PKB mengingatkan agar regulasi yang telah disetujui segera ditindaklanjuti dengan peraturan bupati dan program pelaksanaan yang jelas.
“Jadi manfaat kebijakan tidak hanya berhenti pada pengesahan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat Temanggung,” tandas Khudlori. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo