RADARMAGELANG.ID, Temsnggung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung terus mencari celah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Tak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah berjalan, pemkab mulai menyisir aset daerah yang belum optimal.
Termasuk, akan mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Temanggung Tri Winarno mengatakan, inventarisasi aset menjadi salah satu langkah yang dilakukan.
Hal itu untuk mengetahui potensi aset daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi secara maksimal.
Saat ini, masih terdapat sejumlah aset milik Pemkab Temanggung yang pemanfaatannya belum optimal.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan status, kondisi, serta pola pemanfaatannya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Kami juga diminta untuk senantiasa melakukan inventarisasi aset-aset pemerintah daerah yang sampai saat ini belum optimal," ujarnya Minggu (23/8/2026).
Beberapa aset yang menjadi perhatian di antaranya lahan milik pemerintah daerah dengan luasan hampir lima hektare di Ngipik.
Selanjutnya Rest Area Kledung, serta lahan di sekitar Pasar Parakan yang selama ini digunakan oleh pedagang.
Inventarisasi tersebut, kata Winarno, penting agar aset pemerintah tidak sekadar tercatat dalam administrasi.
Namun juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara produktif sesuai potensinya.
Selain aset, sektor parkir juga masuk dalam kajian Pemkab Temanggung sebagai salah satu peluang peningkatan PAD.
Sejumlah konsep tengah dipertimbangkan. Mulai dari penerapan parkir berlangganan hingga kemungkinan pengelolaan ruas jalan melalui mekanisme lelang.
Namun, Winarno menegaskan belum ada keputusan mengenai skema yang akan diterapkan.
Setiap opsi masih harus dikaji dari sisi manfaat maupun risikonya.
"Apakah nanti parkir berlangganan atau mungkin ruas jalan itu dilelang penggunaannya, itu masih beberapa konsep yang akan dikaji plus minusnya," jelasnya.
Di sisi lain, pembenahan juga diarahkan kepada BUMD.
Pemkab Temanggung mendorong perusahaan milik daerah agar lebih efektif.
Tentunya, dalam menjalankan kegiatan usaha. Sehingga, mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD, salah satunya melalui dividen.
Untuk mengetahui kondisi BUMD secara lebih menyeluruh, Pemkab berencana melakukan audit yang tidak hanya menyentuh aspek keuangan.
Evaluasi juga akan melihat sisi nonkeuangan, pola usaha, keberlangsungan bisnis, serta peluang pengembangan usaha masing-masing BUMD.
"Selama ini memang sudah audit KAP. Laporan keuangan itu pasti diaudit KAP. Cuma kami akan mengaudit dari sisi nonkeuangan juga. Bagaimana pola usaha dan lain-lainnya," ungkap Winarno.
Rencana evaluasi tersebut akan menyasar BUMD nonperbankan.
Mulai Perumda Aneka Usaha, BUMD sektor pariwisata, PDAM, hingga Apotek Waringin. Hasil evaluasi nantinya diharapkan memberikan gambaran komprehensif.
Itu mengenai kondisi dan prospek masing-masing BUMD. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan langkah pengembangan usaha yang lebih tepat untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.
Meski demikian, Winarno menyebut rencana tersebut masih akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Temanggung.
Termasuk soal kebutuhan anggaran dalam perubahan APBD 2026.
"Karena ada proses penganggarannya juga. Kami tetap akan melakukan pembahasan dengan DPRD Kabupaten," tandasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo