RADARMAGELANG.ID, Temanggung — Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Temanggung dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp435,77 miliar.
Namun, kontribusi tersebut masih jauh di bawah pendapatan transfer yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,48 triliun.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Temanggung.
Pemkab diminta lebih serius menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dapat dikurangi.
Juru bicara FPKB DPRD Temanggung, Dedi Hariyadi mengatakan, optimalisasi pendapatan tidak cukup hanya mengandalkan sumber penerimaan yang selama ini sudah berjalan.
Pemkab perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi.
Termasuk, mengoptimalkan aset milik daerah yang belum produktif.
“Optimalisasi aset-aset milik daerah tidak terkecuali aset BMD yang idle. Dalam menentukan target pendapatan pemanfaatan barang milik daerah tidak hanya copy paste di tahun-tahun sebelumnya.
Mekanisme pengelolaan BMD agar dikaji dan ditinjau ulang,” ujarnya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Temanggung, Senin (10/8/2026)
Selain itu, FPKB mendorong penguatan digitalisasi tata kelola pemungutan pendapatan. Itu untuk meminimalkan potensi kebocoran.
Pemkab juga diminta aktif mengawal alokasi dana transfer dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, total pendapatan daerah Temanggung diproyeksikan sekitar Rp1,91 triliun.
Dari jumlah tersebut, PAD sebesar Rp435,77 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,48 triliun.
DPRD juga menyoroti proKendaraanyeksi pendapatan dari opsen Pajak Bermotor (PKB) yang hanya sekitar Rp38,2 miliar.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target 2026 yang mencapai Rp44 miliar.
“Dari pos pendapatan opsen Pajak Kendaraan Bermotor diproyeksikan sebesar Rp38,2 miliar, lebih rendah dari target tahun 2026 yaitu sebesar Rp44 miliar. Mohon penjelasan dari Saudara Bupati,” katanya.
FPKB berharap, strategi yang akan dilakukan eksekutif, benar-benar diwujudkan dalam kebijakan anggaran 2027.
Sehingga ruang fiskal Temanggung semakin kuat dan tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan dalam penyampaian KUA-PPAS 2027 mengakui, pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat maupun provinsi.
PAD, menurut dia, belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
Karena itu, Pemkab menyiapkan sejumlah strategi.
Mulai dari penyempurnaan sistem pengelolaan PAD, peningkatan kapasitas petugas pemungut, mendorong kepatuhan wajib pajak, optimalisasi transaksi nontunai, hingga pemanfaatan aset daerah.
Pemkab juga akan melakukan pendataan objek pajak baru.
Termasuk memperbarui basis data pendapatan, serta meningkatkan tata kelola dan kinerja badan usaha milik daerah. Itu supaya kontribusinya terhadap PAD semakin besar.
"Kita akan optimalisasi. Dan terima kasih untuk masukan-masuk dari dewan. Karena memang saat ini pendapatan daerah masih banyak bergantung pada dana transfer," tandas bupati. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo