RADARMAGELANG.ID, Temanggung- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung mengambil langkah antisipatif menyusul penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Kondisi itu berpotensi memicu kenaikan harga berbagai barang dan peralatan.
Salah satu upaya yang dilakukan, yakni mempercepat realisasi belanja modal di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Temanggung, Tri Winarno, mengatakan, hingga saat ini dampak langsung penguatan dolar terhadap keuangan daerah belum terlalu signifikan.
Namun, pemerintah tidak ingin terlambat mengambil langkah apabila kenaikan kurs mulai memengaruhi harga barang yang dibutuhkan pemerintah.
Baca Juga: Kontrak 2 Tahun Anggaran, Pemkab Wonosobo Hemat Belanja Kertas Rp 700 Juta
"Saya sudah menyampaikan kepada teman-teman perangkat daerah untuk segera melakukan aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan belanja modal. Saya khawatir bukan dolarnya yang naik, tetapi harga barangnya yang berubah," ujarnya Kamis (11/6/2026).
Menurut Winarno, sejumlah barang yang dibeli pemerintah, khususnya peralatan kantor dan teknologi informasi, berpotensi terdampak fluktuasi kurs. Itu karena sebagian komponennya berasal dari luar negeri.
Ia mencontohkan pengadaan komputer yang telah direncanakan sejak awal tahun. Jika realisasi pembelian terlalu lama ditunda, harga yang semula sesuai perencanaan anggaran bisa berubah akibat kenaikan biaya impor.
"Misalnya komputer yang sebelumnya diperkirakan Rp10 juta per unit. Ketika dolar naik, kita tidak tahu komponen-komponen di dalamnya ikut terdampak atau tidak. Karena itu kami minta segera direalisasikan," katanya.
Winarno menegaskan, percepatan belanja modal bukan berarti ada target baru yang dibebankan kepada OPD.
Seluruh kegiatan tetap mengacu pada rencana yang telah ditetapkan dalam APBD 2026. Hanya saja, pemerintah meminta proses administrasi dan pengadaan tidak berlarut-larut alias molor.
"Kalau sudah direncanakan ya segera dilaksanakan. Kadang ada yang masih menunda karena alasan administrasi atau pekerjaan lain. Khusus untuk belanja modal peralatan kantor, kami minta dipercepat," jelasnya.
Selain pengadaan barang, dampak yang paling dirasakan pemerintah daerah saat ini justru berasal dari sektor energi. Terutama bahan bakar untuk operasional alat berat milik pemerintah.
Winarno menyebut, harga solar nonsubsidi yang digunakan sejumlah alat berat seperti truk sampah, mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan asumsi awal penyusunan anggaran.
"Yang cukup perlu perhatian adalah BBM. Perencanaan kami misal sebelumnya sekitar Rp12 ribu sampai Rp13 ribu per liter, sekarang mendekati Rp26 ribu sampai Rp27 ribu. Ini cukup berat karena digunakan untuk alat berat dan operasional penanganan sampah maupun kebencanaan," ungkapnya.
Kendati demikian, hingga kini Pemkab Temanggung belum melakukan revisi khusus terhadap belanja daerah akibat melemahnya rupiah.
Pemerintah masih memantau perkembangan situasi ekonomi sambil memastikan program-program yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai jadwal.
"Kami belum melakukan evaluasi khusus. Yang penting sekarang bagaimana kegiatan yang sudah direncanakan bisa segera direalisasikan sebelum ada perubahan harga yang lebih besar," tandas Winarno. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo