RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung mulai melakukan pemetaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Hal itu untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tingkat desa dan kelurahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Temanggung, Tri Winarno, mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran (SE) bersama antara Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap operasional KDMP.
“Ada SE bersama dari Menpan-RB, Kemendagri, dan Kepala BKN. Daerah diminta memberikan dukungan operasional untuk KDMP, baik di kelurahan maupun desa,” ujarnya Kamis (2/4/2026).
Secara total terdapat 289 titik KDMP di Temanggung. Terdiri dari 23 di wilayah kelurahan dan 266 di desa.
Namun, tidak semua titik tersebut telah beroperasi. Lantaran masih terkendala sejumlah faktor, termasuk ketersediaan lahan.
Winarno menerangkan, awalnya, setiap KDMP direncanakan didukung tiga tenaga PPPK.
Namun, setelah dilakukan pembahasan lebih lanjut, alokasi tersebut disederhanakan menjadi satu orang per titik.
“Kalau semua sudah operasional, berarti kami harus menyiapkan sekitar 289 tenaga. Tapi saat ini masih dalam tahap pemetaan,” terangnya.
Skema yang digunakan, lanjut Winarno, adalah penugasan. Bukan pemindahan status kepegawaian.
Artinya, para PPPK tetap berstatus di instansi asal, namun ditugaskan untuk mendukung operasional KDMP.
“Statusnya tetap di instansi asal. Hanya ditugaskan ke KDMP, sementara gaji dan haknya tetap dibayarkan oleh pemerintah daerah,” lanjut Winarno.
Dikatakan, penempatan tenaga juga akan mempertimbangkan lokasi tempat tinggal. Agar lebih efektif, meskipun belum tentu sepenuhnya sesuai.
Adapun syarat utama tenaga pendukung KDMP adalah minimal berpendidikan D3 atau S1. Selain itu, tidak berasal dari tenaga pendidikan dan kesehatan.
“Ini yang menjadi tantangan, karena sebagian besar PPPK kami berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan,” ungkap Winarno.
Berdasarkan data, jumlah PPPK di Temanggung mencapai 4.100 orang. Rinciannya, PPPK penuh waktu terdiri dari 2.857 orang, dengan 2.554 di antaranya tenaga pendidik, 46 tenaga kesehatan, dan 257 tenaga lainnya.
Sementara PPPK paruh waktu berjumlah 1.344 orang. Terdiri dari 68 tenaga pendidik, 10 tenaga kesehatan, dan 1.266 tenaga lainnya.
Dengan komposisi tersebut, potensi tenaga yang dapat dialokasikan ke KDMP relatif terbatas. Lantaran hanya berasal dari kategori di luar pendidikan dan kesehatan.
“Kami masih memetakan, terutama untuk memastikan kualifikasi pendidikan D3 atau S1 sesuai kebutuhan. Jangan sampai terlalu sempit lagi kriterianya,” katanya.
Winarno menambahkan, dalam proses pemetaan ini, Pemkab Temanggung tetap mengutamakan keberlangsungan pelayanan publik di instansi asal.
Maka, penugasan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu layanan utama.
Baca Juga: 1344 PPPK Paruh Waktu Temanggung Terima SK, 11 Orang Mundur
“Kami harus memastikan KDMP berjalan, tapi pelayanan di instansi juga tetap terjaga. Jadi tidak bisa sembarangan menarik tenaga,” tambahnya.
Kendati begitu, saat ini, Pemkab Temanggung masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait tugas rinci tenaga pendukung KDMP.
Dalam SE yang ada, peran mereka disebutkan untuk mendukung kegiatan operasional.
“Untuk teknis tugasnya secara detail masih belum dijelaskan. Saat ini kami fokus pemetaan agar penempatannya nanti tepat,” tandas Winarno. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo