RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Bupati Temanggung Agus Setyawan menegaskan rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Kaloran harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Terutama terkait penggunaan fasilitas umum desa.
Menurut dia, tanah kas desa atau tanah bengkok merupakan hak ulayat milik masyarakat desa. Yakni penggunaannya harus melalui pertimbangan dan persetujuan warga.
“Apapun itu, tanah bengkok adalah milik masyarakat desa. Kita harus menghormati keputusan masyarakat. Meskipun ini program strategis, tidak boleh menabrak kepentingan dasar masyarakat,” tegasnya Jumat (27/3/2026).
Baca Juga: Warga Kaloran Temanggung Tolak Fasilitas Olahraga Dibangun Jadi KDMP
Bupati menjelaskan, dinamika yang muncul di sejumlah desa di Kecamatan Kaloran, seperti Kaloran, Gandon, dan Tlogowungu, lebih merupakan bentuk ketidaksetujuan terhadap lokasi pembangunan. Bukan penolakan terhadap program KDMP secara keseluruhan.
Agus menilai, keberatan warga dilatarbelakangi kebutuhan akan ruang publik yang selama ini digunakan untuk aktivitas olahraga dan kegiatan sosial.
“Mungkin karena lapangan itu sering dipakai olahraga. Kalau dibangun gedung, masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Ia juga menekankan, aspirasi masyarakat tersebut masih dalam batas wajar. Itu merupakan bagian dari proses pembangunan yang harus dihargai.
“Saya melihat ini bukan penolakan, tapi ketidaksetujuan yang wajar. Masyarakat ingin eksistensi kegiatan mereka, terutama di bidang olahraga, tetap berjalan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Temanggung, lanjut Agus, akan mengedepankan pendekatan dialog dan musyawarah dalam menyikapi persoalan tersebut. Supaya pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan warga.
Sebelumnya, rencana pembangunan KDMP di wilayah Kaloran menuai keberatan dari warga karena dinilai menggunakan fasilitas umum.
Warga berharap adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan agar pembangunan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
"Kami berharap seluruh pihak dapat mencari solusi terbaik melalui komunikasi yang terbuka. Sehingga program pemerintah tetap berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat," tambah Agus. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo