RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, menjadi momen evaluasi bersama.
DPRD Kabupaten Temanggung, memberikan catatan sekaligus apresiasi atas kinerja pasangan kepala daerah tersebut. Keduanya dinilai visioner namun tetap berhati-hati di tengah keterbatasan fiskal.
Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo menilai, kepemimpinan Bupati Agus Setyawan dan Wakil Bupati Nadi Muna menunjukkan arah yang jelas untuk kemajuan daerah. Namun di saat bersamaan, kebijakan dijalankan dengan penuh kehati-hatian.
“Bupati bagus, ingin maju, visioner tapi hati-hati. Tidak gegabah dan tidak asal-asalan dalam mengambil keputusan," ujarnya saat ditemui di gedung DPRD, Jumat (27/2/2026).
Salah satu sorotan publik selama setahun ini, lanjut Tunggul, adalah penataan Alun-alun Temanggung. Aspirasi tersebut kerap disampaikan masyarakat dalam berbagai forum.
Namun kondisi keuangan daerah yang terdampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, membuat ruang gerak pembangunan menjadi terbatas.
Kendati begitu, Tunggul menilai sikap bupati cukup arif dalam menyikapi situasi tersebut. Bahkan, kata dia, pengadaan kendaraan dinas bupati pun ditunda demi mengutamakan program pembangunan lain yang lebih prioritas.
“Sampai pengadaan kendaraan dinas saja beliau memilih tidak dulu. Itu menunjukkan kebijaksanaan dalam melihat kondisi keuangan daerah,” tegas politisi Golkar ini.
Sementara itu, Bupati Agus Setyawan mengakui masih banyak kekurangan selama setahun memimpin.
Namun ia menegaskan komitmen untuk terus bekerja bersama seluruh stakeholder dan menampung aspirasi masyarakat.
“Kami sadar masih banyak kekurangan. Tapi semua aspirasi masyarakat tidak hanya kami tampung, juga kami pikirkan untuk direalisasikan,” katanya.
Agus menjelaskan, keterbatasan anggaran 2026 membuat peningkatan dan perbaikan jalan hanya dialokasikan sekitar Rp 6 miliar.
Karena itu, dorongan pembangunan infrastruktur akan lebih dimaksimalkan pada 2027.
Hal tersebut sejalan dengan revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang telah disetujui DPRD, di mana minimal 20 persen opsen pajak kendaraan bermotor dialokasikan untuk infrastruktur jalan.
“Insyaallah 2027 kita akan push bersama. Karena perda sudah mengikat, minimal 20 persen untuk peningkatan jalan,” tandasnya.
Dengan fondasi regulasi yang telah diperkuat, tahun kedua kepemimpinan Agus–Nadi diproyeksikan menjadi momentum akselerasi pembangunan. Khususnya, sektor infrastruktur yang selama ini menjadi harapan utama masyarakat. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo