RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung mempersoalkan aspek sanitasi dapur penyedia Program Makan Bergizi (MBG).
Hal itu diketahui setelah melakukan monitoring selama tiga hari di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlab titik.
Ketua Komisi B DPRD Temanggung, Mahzum mengatakan, pihaknya bersama anggota komisi melakukan kunjungan ke sejumlah dapur SPPG.
Hal itu guna memastikan pelaksanaan program berjalan baik. Yakni mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.
“Selama tiga hari ini kami melakukan monitoring pelaksanaan MBG. Hasilnya secara umum baik untuk dapur maupun di penerima manfaat.
Anak-anak juga antusias, seperti yang kami lihat di SMP Negeri 1 Bansari, mereka sangat senang dengan adanya program ini,” ujar Mahzum, Rabu (29/10/2025).
Kendati begitu, Mahzum menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan segera dibenahi. Khususnya mengenai sanitasi dapur.
Menurutnya, beberapa dapur masih memiliki fasilitas sanitasi yang sangat minimalis dan belum memenuhi standar. Bahkan, ditemukan limbah dapur dibuang ke sungai. Kondisi itu, bisa menimbulkan pencemaran lingkungan jangka panjang.
“Yang perlu diperbaiki itu sanitasinya. Jangan sampai limbah dapur langsung dibuang ke sungai. Harus dibuat sistem sanitasi yang baik agar tidak menimbulkan masalah bagi warga sekitar,” tegas Mahzum.
Selain itu, sumber air yang digunakan di dapur, lanjut Mahzum, juga perlu mendapat perhatian serius.
Mahzum menyarankan, agar air yang digunakan untuk memasak berasal dari sumber mata air bersertifikasi.
Sedangkan kegiatan mencuci bisa menggunakan air dari PDAM. Hal tersebut menjadi upaya agar program MBG di Kabupaten Temanggung terlaksana dengan baik.
“Kami sudah meminta agar air untuk masak benar-benar layak konsumsi. Ini penting untuk menjaga kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak penerima manfaat,” ujarnya.
Dalam kunjungan selama tiga hari, Komisi B DPRD telah mendatangi beberapa lokasi, antara lain SPPG Kertosari Jumo, SPPG Kauman Traji, serta beberapa sekolah penerima manfaat lainnya.
Dari hasil pengawasan tersebut, Mahzum menyebut, belum semua dapur SPPG di Temanggung memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, sebagian besar pengelola dapur menyatakan tengah berproses untuk melengkapinya.
“Belum semuanya memiliki SLHS, tapi sebagian besar sedang dalam proses. Mereka berkomitmen dalam satu bulan ini bisa selesai. Ini penting karena dalam SLHS itu juga mencakup sertifikasi sumber air dan sistem pembuangan limbah,” jelasnya.
Mahzum berharap, seluruh pengelola dapur program MBG dapat memenuhi standar sanitasi dan kelengkapan administrasi.
"Kalau sesuai standar pelaksanaan program berjalan lancar dan tidak menimbulkan dampak lingkungan di kemudian hari," tegasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo