RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Temanggung memastikan seluruh kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, tetap berjalan seperti biasa meski mengalami pemotongan anggaran.
Kepala Dishub Temanggung Saltiyono Atmadji menegaskan, pemangkasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menurunkan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemotongan anggaran secara umum memang terjadi di semua sektor.
"Tapi meski ada pemotongan, semangat kami bekerja tetap harus seperti biasa. Pemeliharaan jalan, rambu, maupun lampu lalu lintas tetap kami jalankan karena itu sudah menjadi bagian dari tugas kami,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat (24/10/2025).
Saltiyono menyebut, Dishub Temanggung saat ini mengelola 1.783 rambu lalu lintas, 15 titik lampu APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas), serta sejumlah fasilitas pendukung keselamatan lain seperti flasher dan zona selamat sekolah.
Semua sarana tersebut tersebar di berbagai wilayah, baik di jalan kabupaten, provinsi, maupun nasional. Selain itu, ketika ada rambu atau fasilitas transportasi yang rusak, Dishub segera turun ke lapangan untuk melakukan penanganan cepat.
“Begitu ada kerusakan, kami langsung amankan dulu. Misalnya ada rambu tertabrak kendaraan, kami segera memperbaikinya supaya tidak membahayakan pengguna jalan,” jelasnya.
Terkait anggaran, Saltiyono membeberkan, pemotongan yang diterapkan mencapai sekitar 10 persen. Kendati begitu, pihaknya tetap akan memrioritaskan program yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Kalau bicara prioritas, kami tetap mendahulukan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Termasuk pemeliharaan rambu dan penerangan jalan di titik-titik ramai,” ujarnya.
Di sisi lain, salah satu perhatian Dishub Temanggung mengenai penambahan lampu penerangan jalan (PJU) di sejumlah lokasi yang rawan kecelakaan.
Termasuk di sekitar kawasan depan Gudang Garam Temanggung yang berada di Jalan Raya Bulu-Parakan. Jalan tersebut kerap dikeluhkan pengguna jalan karena kondisi penerangan yang minim pada malam hari.
“Titik itu sebenarnya masuk kategori jalan provinsi. Tapi atas keluhan masyarakat, kami sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan. Mereka berkomitmen untuk menindaklanjutinya pada tahun anggaran 2026,” paparnya.
Saltiyono menjelaskan, dalam sistem kewenangan jalan, pembagian tanggung jawab dilakukan berdasarkan status jalan—baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten.
Karena itu, setiap perbaikan atau pemasangan fasilitas baru harus melalui mekanisme perizinan dan koordinasi lintas instansi.
“Wewenang kami hanya sampai jalan kabupaten. Tapi kalau ada keluhan di jalan provinsi atau nasional, kami bantu sampaikan ke pihak terkait. Prinsipnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” tegasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo