RADARMAGELANG.ID, Temanggung - Wakil Bupati Temanggung drg Nadia Muna mengingatkan pentingnya ketelitian petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyajikan menu makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu agar sesuai dengan keamanan pangan dan standar gizi.
Nadia mengatakan, penyediaan MBG harus sesuai SOP-nya. Termasuk kualitas SDM, pangan, serta dapur.
Selain itu, tata kelola penganggaran MBG juga penting karena menentukan menu yang akan disajikan untuk siswa.
"Segala kualitas harus sesuai SOP-nya. Kualitas itu termasuk kualitas tata keuangannya, SDM-nya. Kemudian tata kelola penganggarannya, ini sangat penting karena harus tegas bahwa tidak pemotongan lain-lain.
Di luar pemotongan yang sudah ditentukan itu menjadi hasil yang lebih baik untuk menu yang disajikan. Kemudian yang lainnya juga mengenai jenis menu yang disajikan sesuai kebutuhan penerima manfaat, harus disesuaikan," katanya Selasa (7/10/2025).
Selain kebersihan dapur hingga peralatan memasak, lanjut Nadia Muna, petugas SPPG penting harus melakukan pemilihan bahan makanan.
Terutama sayur mayur dan daging yang mudah basi agar tidak dimasak di jam awal.
Dalam proses penyediaan bahan makanan, pengolahan hingga distribusi juga harus melibatkan petugas dari dinas kesehatan maupun puskesmas.
"Upaya tersebut sebagai langkah antisipatif mencegah adanya makanan yang tidak layak konsumsi, hingga mengakibatkan keracunan," jelas Nadia.
Dikatakan, Pemkab Temanggung juga telah menerjunkan satgas percepatan MBG.
Satgas tersebut bertugas sebagai motor penggerak koordinasi lintas sektor, mulai dari perencanaan, pendataan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan MBG secara bertahap.
Kendati begitu, Nadia berharap program makan bergizi gratis di Temanggung berjalan dengan baik dengan tetap menjaga kualitas dan keamanan konsumsi para penerima manfaat.
"Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tambah Nadia.
Terpisah, Kepala Dinkes Temanggung, dr Intan Pandanwangi mengatakan, saat ini ada 41 dapur MBG di Temanggung yang beroperasi. Namun, baru 4 dapur yang memiliki sertifikasi higiene sanitasi.
"Banyak yang belum bersertifikat higienis. Jadi sebelum dapur beroperasi itu ada yang namanya penjamah makanan yang telah diberikan pelatihan. Itu memastikan agar makanan aman saat didistribusikan ke siswa," katanya.
Pihaknya mendorong setiap dapur MBG agar segera memiliki sertifikasi higiene sanitasi.
Menurutnya, proses sertifikasi ini tidaklah sulit. Ia menduga, keterlambatan sertifikasi masing-masing dapur karena proses pengajuan yang terburu-buru. Selain itu, pengurusan sertifikasi melalui sistem OSS.
"Jika sudah ada inspeksi lingkungan dari puskesmas, denah layout, nomor induk berusaha (NIB), dan izin yang sudah diunggah di BGN, sertifikasi bisa diajukan," tandasnya. (dev/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo