RADARMAGELANG.ID, Magelang – Menyikapi hasil pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) gelombang 1, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang memanggil 24 sekolah dasar (SD) yang sepi peminat.
Pertemuan penting ini membahas langkah-langkah yang akan diambil, jika pada SPMB gelombang 2 nanti, tak juga berhasil mencapai angka minimal penerimaan calon murid baru.
Kepala Disdik Kota Magelang Nurwiyono Slamet Nugroho menjelaskan, idealnya setiap satu kelas atau satu rombongan belajar (rombel) SD diisi 28 anak.
Namun jumlah pendaftar di sekolah tersebut bahkan tak mencapai angka belasan. Ada pula dua sekolah yang mendapat kurang dari lima anak, yakni SD Negeri Cacaban 1 dan SD Negeri Wates 3.
“Kita akan tunggu lagi, perkembangan jumlah pendaftarnya pada gelombang 2 nanti yang berlangsung 17-18 Juni,” ujar Nurwiyono, Selasa (9/6/2026).
Penerapan jalur seleksi SPMB yang diberlakukan pada gelombang 2 nanti, kata Nurwiyono, masih seperti sebelumnya.
Yakni, pendaftaran jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Pihaknya berharap, jumlah pendaftar akan mengalami perbaikan.
Sambil menunggu SPMB gelombang 2, Disdik telah mempersiapkan beberapa skema pelaksanaan pembelajaran tahun pelajaran 2026/2027. Salah satunya regrouping—menggabungkan dua sekolah yang kekurangan murid ke dalam satu lembaga pendidikan, agar jumlah rombel terpenuhi.
Berdasarkan data Disdik Kota Magelang, jumlah SD negeri di Kota Magelang saat ini ada 59 sekolah.
Sebagian besar dari sekolah tersebut membuka satu rombel. Hanya beberapa sekolah yang membuka dua rombel, yakni SD Negeri Magelang 6, SD Negeri Magelang 7, dan SD Negeri Kemirirejo 3.
Terkait dengan kekurangan murid di beberapa SD, Disdik telah melakukan koordinasi kepada sekolah-sekolah terkait.
Beberapa faktornya adalah jumlah anak usia SD menurun.
Hal ini berkaitan dengan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB).
“Kita akan berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk mengetahui secara pasti, apakah benar jumlah anak usia SD menurun,” ujarnya.
Penyebab lainnya dari minat masyarakat menyekolahkan anak ke swasta—terutama yang berbasis agama.
“Tapi ini perlu pendalaman, karena kita belum melakukan survey terkait hal itu,” imbuhnya.
Lalu faktor penghapusan jalur zonasi, kini memakai domisili.
Di mana dulu memungkinkan anak-anak kabupaten bersekolah di kota, kita menjadi berkurang.
“Dulu masih banyak murid dari kabupaten, sekarang tidak. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi kami.”
Nurwiyono juga menepis isu rencana penutupan sekolah di tahun ini.
Pihaknya memastikan tidak ada SD yang ditutup, meski kekurangan murid pada tahun pelajaran baru.
Adapun beberapa SD yang ditutup sudah berlalu atau dilakukan sekitar empat tahunan lalu. Sekolah yang dimaksud adalah SD Negeri Gelangan 7 dan SD Negeri Wates 5.
“Itu sudah lama. Tahun ini tidak ada,” tandasnya.
Gedung kedua sekolah tersebut juga tetap difungsikan untuk pendidikan.
Dijelaskannya, eks gedung SD Negeri Gelangan 7 dimanfaatkan untuk pusat keunggulan guru.
Sedangkan eks gedung SD Negeri Wates 5 untuk Sanggar Kegiatan Belajar – Satuan Pendidikan Non Formal (SKB-SPNF). (put/aro)
Editor : H. Arif Riyanto