RADARMAGELANG.ID, Wonosobo– Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kabupaten Wonosobo resmi bergulir, Jumat (31/7/2026) lalu.
Kegiatan hari pertama tersebut ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono untuk menyapa para calon siswa, orangtua, hingga tenaga pendidik.
Kehadiran Wamensos disambut hangat oleh seluruh warga sekolah. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mengikuti pengarahan via Zoom bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf sebagai penanda dimulainya MPLS SR secara nasional.
Agus Jabo Priyono menjelaskan, MPLS di Wonosobo merupakan bagian dari tahap kedua penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2026. Meski pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) belum rampung total, fasilitas yang ada dipastikan sudah aman dan fungsional untuk menunjang kegiatan."Alhamdulillah, walaupun sarpras belum selesai 100 persen, tetapi sudah fungsional. Sejak 31 Juli ini kita sudah bisa memulai MPLS," ujar Agus di sela-sela peninjauan.
Pada agenda perdana, para calon murid mengikuti pemeriksaan kesehatan, pengenalan lingkungan sekolah, serta sosialisasi khusus bagi orang tua murid. Tahun ini, total peserta didik baru di SR Terintegrasi 1 Wonosobo mencapai 270 siswa. Rinciannya, 120 siswa jenjang SMA, 120 siswa SMP, 30 siswa SD, serta 60 siswa titipan dari Kabupaten Temanggung. Jika ditambahkan dengan 100 siswa bertahan dari angkatan tahun lalu, total peserta didik yang terdaftar saat ini mencapai 430 anak.
Kendati demikian, penerimaan murid pada jenjang SD masih menjadi catatan khusus pemerintah. Pasalnya, kuota untuk tingkat SD belum terpenuhi akibat banyaknya orangtua yang ragu melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama. Padahal, menurut Agus, edukasi sejak dini sangat krusial dalam misi pengentasan kemiskinan ekstrem. "Pak Presiden ingin memutus transmisi kemiskinan antargenerasi ini sejak dini, dimulai dari jenjang SD," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengamini bahwa pengisian kuota SD membutuhkan pendekatan ekstra. Pihaknya menjalin kolaborasi erat dengan Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meyakinkan para orangtua. "Untuk jenjang SD memang butuh effort tinggi. Namun, trennya terus meningkat. Dari yang awalnya hanya beberapa anak, sekarang sudah mencapai 30 siswa dan pendaftaran masih terus kami buka," terang Afif. (git/aro)
