RADARMAGELANG.ID, Magelang - Perhimpunan Baitul Maal wa Tamwil Indonesia (PBMTI) Magelang berkomitmen menguatkan ekonomi lokal, serta menyelamatkan masyarakat lapis bawah dari jeratan rentenir.
BMT akan memainkan peran strategisnya sebagai koperasi bebasis syariah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan produktif.
Kesempatan itu salah satunya diberikan kepada mereka yang non-bankable atau tidak memenuhi persyaratan pembiayaan kredit. Agar tidak mengambil jalan instan, berurusan dengan "lintah darat".
Ketua PBMTI Majelis Pengurus Daerah (MPD) Magelang Alif Romdloni mengatakan, BMT hadir tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi sebagai koperasi semata.
Lebih dari itu, BMT hadir dengan fungsi sosial untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ini sudah kami buktikan. Dari 15 KSPPS yang bergabung menjadi anggota PBMTI Magelang, pada Ramadan 1446 Hijriah, sudah mentasyarufkan (menyaluran amal) sebesar Rp 1,4 miliar kepada masyarakat yang membutuhkan dan membukukan aset Rp 696,8 miliar," kata Doni--sapaan akrabnya, saat menghadiri halal bihalal PBMTI Magelang, di Pendopo Setda Magelang, Sabtu (3/5/2025).
Halal bihalal ini mengusung tema "Berkolaborasi Membangun Pertumbuhan Ekonomi Negeri".
Selain itu, PBMTI hadir untuk membantu pemerintah daerah dalam pengentasan pengangguran. Sebab setiap KSPPS membutuhkan puluhan karyawan untuk menjalankan manajemen dan mendukung pelayanan.
"Sampai dengan saat ini, 15 KSPPS telah memiliki 49 kantor layanan dan merekrut 391 karyawan, serta melayani 136.791 anggota," tambahnya.
Doni menyemangati anggota PBMTI untuk tidak pesimis menghadapi persaingan koperasi yang makin kompetitif.
Menurutnya, BMT memiliki kelebihan dari sistem bagi hasil yang adil, transaksi yang transparan, dan memenuhi kepatuhan syariah. BMT juga memiliki prosedur yang sederhana.
Karena itu, Doni mendorong tiap KSPPS untuk berinovasi dalam hal pelayanan, agar eksistensinya tidak hilang di telan zaman dan mampu bersaing dengan perbankan. Pihaknya pun berharap pemerintah senantiasa memberikan dukungan.
"Kita harus branding, agar koperasi naik kelas. Sampaikan kepada masyarakat, bahwa bergabung di koperasi punya banyak keuntungan," ucapnya.
Kabid Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Magelang Bambang Siswanto mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi semakin meningkat.
Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses koperasi untuk menggerakan ekonomi kerakyatan.
"Koperasi dan UKM ini punya pangsa pasar yang sama, tujuan yang sama," jelasnya.
Koperasi dan UMKM memiliki kesamaan merawat semangat gotong-royong, berprinsip tolong-menolong. Maka tidak heran, kemajuan UMKM didukung oleh peran koperasi. Pun sebaliknya.
Pihaknya juga berpesan kepada PBMTI Magelang untuk terlibat aktif membantu pemerintah dalam memberantas koperasi abal-abal.
"Kalau ada koperasi dan yang aktifitasnya menyerupai koperasi, dan dicurigai tidak melakukan kegiatan koperasi, tolong laporkan kepada kami," pintanya.
Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah telah menempatkan koperasi menjadi lembaga terpenting dalam mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.
Karena itu, pemerintah pusat merancang terbentuknya Koperasi Merah Putih. Sebutan untuk koperasi desa atau koperasi kelurahan yang dibentuk berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur soal percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Di Jawa Tengah, ditargetkan hadir sekitar 3.000 koperasi desa. Ia menegaskan, bahwa koperasi desa diciptakan bukan untuk menjadi pesaing koperasi yang sudah ada.
Melainkan menjadi mitra dalam memajukan ekonomi desa. Koperasi desa juga dibatasi layanannya, hanya melayani masyarakat setempat.
Toh tidak dipungkiri, koperasi sering kali menghadapi tantangan dari sisi regulasi yang berubah-ubah. Hal ini memaksa koperasi untuk lebih adaptif.
"Kebijakan pemerintah tentang perkoperasian, semakin fokus. Walau ada kendala di sektor perkopersian, regulasinya sangat cepat berubah.
Satu aturan belum selesai diterapkan, diganti regulasi yang baru. Sementara di daerah hanya punya kewenangan menjalankan regulasi dari kementerian, dan daerah nggak bisa membuat regulasi baru tentang perkoperasian," pungkasnya.
Dalam acara ini, PBMTI Magelang mengumumkan 15 anggotanya. Yakni, KSPPS Al Madani (Kecamatan Salaman), KSPPS Ar Rohmah (Kecamatan Bandongan), KSPPS Al Husna (Kecamatan Borobudur), KSPPS BMT Amanah (Kecamatan Salam), KSPPS BTM Amman (Kecamatan Muntilan).
Kemudian, KSPPS Barokah Group (Kecamatan Muntilan), KSPPS Karisma (Kramat Utara), KSPPS Era (Kecamatan Secang), KSPPS BMT Bima (Kecamatan Muntilan) , KSPPS Aulia (Kecamatan Mungkid).
Selain itu, KSPPS Anfa (Kecamatan Secang), KSPPS BMT Arma (Kecamatan Mertoyudan), KSPPS Saudara (Kecamatan Grabag), KSPPS Makmur Gemilang (Kecamatan Mungkid), dan KSPPS Eka Mandiri (Kecamatan Mertoyudan). (web/put/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo