RADARMAGELANG.ID, Magelang—Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat apresiasi dari Tim Penilai Inspektorat Daerah Kota Magelang atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Ketiga OPD itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan nilai SAKIP 91,69 (Predikat AA); Inspektorat Kota Magelang nilai SAKIP 87,18 (Predikat A), dan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Magelang nilai SAKIP 85,20 (Predikat A). Penghargaan diserahkan dalam acara Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kota Magelang 2024 di Pendopo Pengabdian.
“Kita lakukan pengawasan terhadap 28 OPD, hasilnya Bapperida, Inspektorat, dan Setda menjadi tiga OPD terbaik,” kata Inspektur Daerah Kota Magelang Larsita di Pendopo Pengabdian, Selasa (12/11/2024).
Penilaian penghargaan ini dilakukan oleh auditor yang independen. Hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan.
Mereka punya standar audit dan bersertifikat.
Larsita mengungkapkan, Larwasda ini digelar sebagai sarana untuk menginformasikan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kita ingin memastikan bahwa organisasi berjalan dengan mematuhi aturan undang-undang yang berlaku,” ucapnya dalam acara bertema Optimalisasi Peran APIP Sebagai Mitra Strategis dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berintegritas.
Pihaknya juga melaksanakan deteksi dini dari potensi kerawanan yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi. Termasuk perihal penyelamatan potensi kerugian negara.
Sampai dengan 31 Oktober, Inspektorat telah melaksanakan 165 pengawasan.
Terdiri atas audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya.
Dari pelaksanaan probity audit tahun 2024 pada proyek strategis pemerintah, menghasilkan total efisiensi atau keuangan yang dapat diselamatkan sebesar Rp 681,56 juta.
Sedangkan dalam pelaksanaan reviu harga perkiraan sendiri (HPS) tahun 2024 pada 7 proyek strategis dapat menyelamatkan keuangan sekitar Rp 720,82 juta.
Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi menambahkan, pelayanan sektor publik yang berkualitas adalah kunci keberhasilan reformasi birokrasi.
Semua instansi pemerintahan bersama pimpinan dan jajaran harus memiliki kesamaan komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
“Ini sangat penting, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik prima,” tandsnya.
APIP juga dinilai memiliki perang penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
APIP tidak hanya bertindak sebagai pengawas saja, tapi juga sebagai penjamin mutu dan kualitas pelaksanaan setiap program.
“Dalam menjalankan tugas, APOP harus lebih proaktif dalam memberikan pembinaan serta konsultasi kepada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik,” katanya. (put/aro)
Editor : H. Arif Riyanto