RADARMAGELANG.ID, Magelang – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebut waiting list atau daftar tunggu haji di Indonesia mencapai 5,3 juta orang. Terinci 5,2 juta jamaah regular yang dikelola pemerintah atau BPKH, dan 100 ribu jamaah khusus yang dikelola perusahaan penyelenggara ibadah haji yang berizin. Jika Pemerintah Arab Saudi tetap memberikan kuota jamaah haji Indonesia sebesar 221 ribu per tahun, maka waktu tunggunya sekitar 22-25 tahun.
Deputi Bidang Penghimpunan Penempatan Investasi Langsung dan Lainnya Dalam Negeri BPKH Juni Supriyanto mengajak masyarakat mendaftar haji sedari muda, minimal usia 12 tahun. Karena jika mendaftar di saat usia tua, banyak risiko yang mungkin terjadi saat melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mulai dari kelelahan, sakit, bahkan sampai meninggal. Berkaca dari tahun sebelumnya, kata dia, tingkat kematian jamaah haji di Indonesia merupakan yang tertinggi selama musim haji 2023.
“Kalau mendaftar saat muda, maka saat pelaksanaan (berhaji, Red), fisik dalam kondisi prima dengan kesehatan bagus. Juga prima keuangan, dan prima intelektual atau kondisi akal pikirannya sedang bagus-bagusnya,” ujarnya acara kampanye haji muda dan sosialisasi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji BPKH di Hotel Atria, Jumat (6/10/2023).
Menurut dia, diperlukan tiga syarat itu, karena ibadah haji seperti ibadah olahraga yang membutuhkan fisik kuat, materi, dan ilmu. Dikatakan, anak muda bisa merencanakan tabungan haji. Ketika terkumpul Rp 25 juta bisa digunakan untuk setoran awal untuk mendapatkan porsi haji.
“Uang tersebut kemudian dikelola BPKH. Sekitar 74 persen diinvestasikan untuk surat berharga dan investasi langsung, seperti penyertaan modal di bank syariah. Adapun bagi hasil pengembangan ini diberikan kepada calon jamaah haji sekitar Rp 1,6 juta,” jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPRI RI Lukman Hakim setuju jika masyarakat mendaftar haji selagi muda. Tapi ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak mencabut pendaftaran haji karena ingin berumrah. Apalagi sampai percaya dengan kabar bohong terkait dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Tidak usah percaya macam-macam hoaks, yang bilang dana haji untuk membangun infrastruktur, IKN, sehingga habis, sehingga saat berangkat haji ternyata nggak jadi berangkat, itu semua tidak benar,” tandasnya.
Ia juga tidak menampik masih adanya kasus pencabutan pendaftaran haji, karena tidak sabar menunggu giliran. “Kalau sudah punya nomor porsi haji, jangan tergoda dengan iming-iming membatalkan rencana berhaji diganti dengan umrah. Menurut saya, itu tindakan salah. Karena umrah itu sunah, haji itu wajib. Jangan dahulukan sunah di atas yang wajib,” katanya. (put/aro)
Editor : Lis Retno Wibowo