RADARMAGELANG.ID, TEMANGGUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Temanggung, sudah menjangkau sekitar 58 persen siswa. Dari total 130 ribu siswa di semua jenjang, sudah 75.375 anak yang telah menikmati layanan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Temanggung, Agus Sujarwo, menyampaikan, saat ini telah berdiri 25 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah kecamatan. Seperti Temanggung, Kranggan, Bulu, Pringsurat, Candiroto, Kedu, Kandangan, Kaloran, dan Parakan.
Menurutnya, kebutuhan dapur SPPG untuk melayani seluruh siswa mencapai 56 dapur.
"Rencana kebutuhan dapur SPPG di Temanggung antara 50 hingga 56 dapur. Jadi masih butuh setidaknya 31 dapur tambahan agar semua siswa bisa terlayani,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).
Evaluasi pelaksanaan program, lanjut Sujarwo, masih kondisi wajar. Selain itu, siswa bisa menerima menu yang disajikan SPPG. Dari sisi lainnya, hingga kini belum ada laporan anak yang mengalami gangguan pencernaan maupun keracunan akibat program MBG ini.
"Sementara evaluasi kita lancar, anak-anak juga bisa menerima menu, artinya menu itu habis kalaupun ada sisa wajar," lanjutnya.
Mengenai percepatan pendirian SPPG, Sujarwo menyebut, harus sesuai syarat dan kebijakan dari pusat yaitu Badan Gizi Nasional (BGN). Yakni pengusaha mengajukan diri ke yayasan yang ditunjuk oleh BGN. Kemudian, dilakukan verifikasi baik lokasi, peralatan, hingga personel dari BGN.
"Verifikasi itu mengenai layak atau tidak. Kalau dinyatakan layak, mereka akan koordinasi ke sekolah calon penerima karena MoU-nya antara SPPG dengan sekolah," kata Sujarwo.
Menurut dia, selama ini satu SPPG dapat melayani hingga 4.000 siswa. Namun, di wilayah Candiroto hanya bisa melayani 1.800 sampai 1.900 siswa karena di lokasi tersebut hanya SD saja.
"Tetapi di wilayah Temanggung ada SPPG yang bisa melayani 3.000 sampai 4.000 siswa karena ada siswa dari semua jenjang termasuk SMA. Pelayanan juga tergantung kemampuan SPPG dan cakupan siswa yang ada di lingkungan itu," terangnya.
Dalam pengawasannya, Dindikpora Temanggung membentuk tim khusus di semua jenjang pendidikan mengenai program MBG. Selain itu, terdapat jadwal tertentu para pengawas untuk berkunjung ke sekolah-sekolah.
"Itu memastikan bahwa menu cocok untuk siswa dan tidak ada kendala lainnya. Kalau jenjang MI, MTs, MA itu kewenangan Kemenag," kata Sujarwo.
Namun, Sujarwo mengakui wilayah lereng gunung dan daerah pinggiran masih belum terjangkau program MBG lantaran belum tersedia dapur. Ia berharap, ke depan seluruh siswa di Temanggung bisa mendapatkan gizi yang cukup melalui program MBG.
"Kami harap siswa-siswi semakin terpenuhi gizinya dan sehat. Sehingga daya berpikir dalam menyerap pembelajaran meningkat. Lalu anak-anak bisa semakin cerdas dan saat asesmen nasional bisa lebih baik lagi,” harapnya.
Pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah wilayah Temanggung ini terasa istimewa terutama di momentum HUT ke-80 Republik Indonesia. Karena semangat kemerdekaan ini bukan hanya soal politik dan sejarah, melainkan juga merdeka dari keterbatasan gizi dan ketidakadilan akses makanan sehat.
Tema Merdeka Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terasa pas karena mencerminkan semangat kemerdekaan Indonesia di bidang pemenuhan gizi. Program yang digagas Presiden terpilih ini diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan memastikan anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui memperoleh asupan gizi yang layak demi masa depan bangsa.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat melakukan pantauan di sekolah penerima MBG awal tahun 2025 lalu juga menekankan pentingnya variasi menu yang sesuai kearifan lokal. Sekaligus melibatkan kekuatan UMKM di daerah masing-masing.
"Kalau memang di situ kekuatannya di peternakan ayam, maka yang diserap itu. Kalau memang ada peternakan sapi, maka yang diserap itu. Jadi, semuanya juga nanti kita lihat kearifan lokal dari sisi menu makanannya," kata Meutya.
Tak kalah penting di balik kotak makan sederhana itu, tersimpan makna besar. Merdeka gizi bukan sekadar jargon, tapi nyata dirasakan anak-anak. Mereka bisa belajar tanpa perut keroncongan, orang tua lebih ringan bebannya, dan UMKM lokal ikut hidup karena bahan baku diserap dari sekitar.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) gencar meluruskan berbagai informasi negatif dan menyesatkan tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beredar di media sosial (medsos).
Kemkomdigi pun meminta masyarakat tidak percaya begitu saja mengenai isu negatif MBG yang banyak beredar di medsos. Meutya Hafid menegaskan pentingnya prinsip jurnalistik dalam menyaring informasi, terutama untuk program strategis pemerintah seperti MBG yang diampu Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kita sedang berhadapan dengan konten media sosial yang seringkali tidak mengedepankan prinsip jurnalistik. Banyak informasi tentang MBG yang beredar justru misleading dan tidak sesuai fakta lapangan," tegas Meutya dalam acara Silaturahmi dengan Para Pemimpin Redaksi Media di Jakarta, Kamis (22/5/2025). (dev/ap)
Editor : Agus AP