Musim haji 2026 telah berakhir dengan capaian yang relatif baik. Berbagai pihak bahkan menilai penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kelancaran layanan, koordinasi antarpetugas, serta dukungan pemerintah menjadi faktor yang patut diapresiasi.
Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak seharusnya menghentikan upaya evaluasi dan perbaikan.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah optimalisasi petugas haji yang ditugaskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendampingi jemaah di Tanah Suci.
Baca Juga: Berkah Daun Pisang Antarkan Painah Warga Wonosobo Naik Haji
Jika ditinjau dari sudut pandang fungsi manajemen, persoalan petugas haji bukan semata-mata terkait jumlah personel, melainkan bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia tersebut dilakukan secara efektif.
Pada aspek perencanaan, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan petugas yang lebih jelas sesuai karakteristik dan kebutuhan jemaah.
Saat ini masyarakat mengenal keberadaan petugas kesehatan, pembimbing ibadah, dan kelompok petugas lainnya.
Namun kategori “petugas lainnya” sering kali menimbulkan pertanyaan di kalangan jemaah karena tugas dan fungsinya tidak diketahui secara jelas.
Akibatnya, jemaah sering kebingungan ketika membutuhkan bantuan tertentu.
Dari sisi pengorganisasian, diperlukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih tegas.
Setiap petugas harus memiliki uraian tugas yang spesifik dan mudah dipahami, baik oleh sesama petugas maupun oleh jemaah.
Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan atau bahkan kekosongan pelayanan pada situasi tertentu.
Kejelasan struktur dan peran akan meningkatkan efektivitas koordinasi di lapangan.
Pada tahap pelaksanaan, identitas petugas juga perlu menjadi perhatian.
Pengamatan selama musim haji 2026 menunjukkan, sebagian besar petugas masih sulit dibedakan berdasarkan fungsi yang diemban.
Atribut yang digunakan cenderung seragam sehingga jemaah kesulitan mengenali apakah seseorang merupakan petugas kesehatan, pembimbing ibadah, atau petugas layanan umum.
Ke depan, perlu disiapkan atribut khusus yang mudah dikenali. Misalnya melalui warna rompi, tanda pengenal, atau simbol tertentu yang mencerminkan bidang tugas masing-masing.
Selanjutnya, fungsi pengawasan dan pengendalian perlu diwujudkan melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
Jemaah harus mengetahui mekanisme meminta bantuan, siapa yang harus dihubungi, serta jenis layanan yang dapat diberikan oleh masing-masing petugas.
SOP tersebut tidak cukup hanya dipahami oleh petugas, tetapi juga harus disosialisasikan kepada seluruh jemaah sejak sebelum keberangkatan hingga selama berada di Tanah Suci.
Dengan optimalisasi fungsi manajemen tersebut, keberadaan petugas haji tidak hanya menjadi pelengkap organisasi penyelenggaraan haji, tetapi benar-benar menjadi instrumen pelayanan yang efektif.
Pada akhirnya, kualitas penyelenggaraan haji akan semakin meningkat, dan jemaah dapat memeroleh pelayanan yang cepat, tepat, serta sesuai kebutuhan mereka. (lis)
*Pengamat pemerintahan, hukum, sosial dan politik, tulisan ini dikirim dari Tanah Suci