RADARMAGELANG.ID, Wonosobo – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tak boleh menjadi alasan turunnya kualitas pelayanan publik.
Pemerintah daerah dituntut makin cermat menyusun skala prioritas agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat saat membuka kick off Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wonosobo tahun 2027 di Pendopo Kabupaten, Senin (26/1/2026).
Afif mencontohkan pengalaman daerah saat menghadapi pandemi Covid-19. Kala itu, ruang fiskal sangat terbatas, namun pelayanan publik tetap berjalan.
“Kita sudah pernah diuji saat Covid. Anggaran sangat terbatas, tapi pelayanan masyarakat tetap lancar. Artinya, kuncinya ada pada skala prioritas,” ujar Afif.
Ia mengakui, kemampuan fiskal Wonosobo masih sangat bergantung pada transfer pusat.
Dengan kondisi APBD yang belum mandiri, Afif meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak larut dalam keluhan, melainkan memastikan perencanaan pembangunan tetap sejalan dari pusat hingga daerah.
“Visi presiden, visi gubernur, dan visi pemerintah kabupaten harus satu rel, satu napas. Itu dijabarkan dalam RKPD dan pintunya melalui Musrenbang,” tegasnya.
Menurut Afif, Musrenbang menjadi ruang strategis untuk menyatukan aspirasi masyarakat dari bawah (bottom up planning) dengan kebijakan pusat yang bersifat top down. Dengan begitu, keterbatasan anggaran tetap bisa dikelola secara efektif.
Dalam forum tersebut, Afif juga menegaskan arah prioritas pembangunan Wonosobo ke depan, yakni menekan angka kemiskinan. Ia mengklaim, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD telah membuahkan hasil signifikan.
“Penurunan angka kemiskinan kita dua digit. Dari sekitar 15 persen menjadi 13 persen. Ini capaian yang menurut saya luar biasa,” katanya.
Meski demikian, Afif mengakui peringkat kemiskinan Wonosobo secara nasional belum banyak bergeser.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih keras. “Ini kompetisi antardaerah. Kabupaten lain juga bekerja keras. Kalau kita ingin lebih baik, ya harus lebih kencang,” ujarnya.
Afif menegaskan, seluruh program pembangunan mulai infrastruktur, pariwisata, ekonomi, hingga ketenagakerjaan harus memiliki benang merah yang jelas terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Seluruh OPD diminta memetakan program agar selaras dengan prioritas tersebut.
Selain APBD, Afif juga mendorong penguatan sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), termasuk melalui gerakan zakat ASN.
Menurutnya, kolaborasi itu terbukti efektif dalam menangani persoalan sosial, mulai dari rumah tidak layak huni hingga penanganan cepat korban bencana.
“Kalau tidak ada Baznas, kita akan kesulitan. Saat musibah terjadi, bantuan harus langsung bergerak. Ini bentuk gotong royong,” tandasnya. (git/lis)
Editor : Lis Retno Wibowo