RADARMAGELANG.ID, Wonosobo– Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Wonosobo yang terancam kehilangan hak bantuan sosial (bansos) akibat terindikasi transaksi judi online (judol) bisa ajukan hak keberatan.
Pemkab Wonosobo membuka ruang sanggah melalui mekanisme klarifikasi di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Data Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo mencatat, sebanyak 7.507 KPM masuk dalam daftar indikasi transaksi judol.
Kendati demikian, status indikasi tersebut tidak serta-merta memvonis penerima bantuan secara sepihak.
Kepala Bidang Sosial Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo Hari Fetty Hartati menegaskan, indikasi dari sistem pusat belum tentu membuktikan KPM bersangkutan secara langsung melakukan judi online.
Mencegah potensi salah sasaran, penanganan usulan klarifikasi kini dikebut setiap hari.
"Status terindikasi bukan berarti otomatis membuktikan seseorang melakukan judi online," kata Hari Fetty, Senin (21/9/2026).
Untuk mengajukan sanggahan, KPM yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judol diminta langsung mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat. Petugas akan mengecek status data penerima melalui aplikasi SIKS-NG.
Proses sanggah memerlukan dokumen administrasi dasar berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
