RADARMAGELANG.ID, Mungkid--Hampir 200 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Magelang menempati lahan berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Pemkab Magelang tengah memfasilitasi proses pelepasan lahan sesuai ketentuan hingga ke kementerian terkait agar program tetap berjalan sesuai regulasi.
“Kita sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan meminta bantuan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait alih fungsi LP2B. Khususnya terkait kepastian hukumnya,” jelas Bupati Magelang Grengseng Pamuji kepada Jawa Pos Radar Magelang di KDMP Desa Pancuranmas, Selasa sore (17/2/2026).
Grengseng menambahkan, dari total 372 koperasi di Kabupaten Magelang, sebanyak 243 unit gerai sedang dalam proses pembangunan dan 12 unit telah selesai 100 persen, salah satunya KDMP Desa Pancuranmas.
Seluruh pembangunan fisik KDMP dilaksanakan oleh Kodim 0705/Magelang.
“Alhamdulillah Kabupaten Magelang saat ini masuk 15 besar nasional dalam progres pembangunan KDMP. Ini berkat kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Dari sisi kelembagaan, seluruh KDMP telah berbadan hukum dan sebagian masih dalam tahap rintisan.
Potensi UMKM, pertanian, dan kerajinan desa akan diintegrasikan melalui KDMP.
Komandan Kodim 0705/ Magelang Letkol Inf Afrizal Rakhman menjelaskan, di Kabupaten dan Kota Magelang total ada 389 KDMP.
Saat ini, sudah berproses pembangunan di 243 titik. Pembangunan dimulai Oktober 2025 lalu.
Hadirnya KDMP ini, lanjut Afrizal, akan menjadi pusat ekonominya masyarakat.
Harapannya, hadirnya KDMP ini bisa menjadi kakak asuh unit-unit usaha lainnya di desa dan diharapkan bisa menjadi penopang ekonomi di desa.
“Kami membangun secara bertahap dan memastikan lahan yang digunakan benar-benar clean and clear. Targetnya seluruh titik bisa terealisasi sesuai ketentuan,” katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi RI Ambar Pertiwiningrum menegaskan, KDMP tidak akan mematikan warung kecil di desa.
Sebaliknya, warung didorong menjadi anggota koperasi agar mendapat akses permodalan untuk pengembangan usaha produktif.
“Unit simpan pinjam bukan untuk konsumtif, tetapi untuk penguatan usaha masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan sekitar 30 ribu KDMP yang memenuhi standar ideal dan akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Maret atau April mendatang.
Standar tersebut mencakup lahan berstatus clear and clean seluas kurang lebih 1.000 meter persegi, bangunan 20 x 30 meter, serta fasilitas pendukung yang lengkap.
“Nantinya seluruh Indonesia bentuknya akan seperti ini. Ada klinik bekerja sama dengan puskesmas dan posyandu, gerai sembako dengan Bulog, layanan Pos Indonesia, apotek, unit simpan pinjam, hingga penyaluran gas,” jelasnya. (rfk/aro)
Editor : H. Arif Riyanto