Advertisement
Advertisement
Advertisement

Investor Wajib Pahami Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

R
Bimbingan teknis dan sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang digelar DPMPTSP Kabupaten Magelang.
Bimbingan teknis dan sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang digelar DPMPTSP Kabupaten Magelang.

Advertisement

RADARMAGELANG.ID, Mungkid—Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang ingin, hadir untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam modal.

“Kami menjamin mulai proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal," kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang Budi Daryanto saat bimbingan teknis dan sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Penata Layanan Operasional pada DPMPTSP Kabupaten Magelang Laily Nur Hidayati menambahkan, LKPM menjadi kewajiban para pelaku usaha untuk melaporkannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Advertisement

"Prinsip penyampaian LKPM yaitu mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal," jelasnya. 

Dikatakan, bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang peningkatan layanan kualitas dan pengetahuan atas PP Nomor 28 Tahun 2025 yang berisi hal-hal baru tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang Muhammad Saefudin  mendorong agar kemudahan perizinan berusaha untuk terus dijaga.

Advertisement

“Saya mendukung kemudahan perizinan berusaha harus didampingi dengan pelayanan prima. Pelayanan prima atau service excellent adalah pelayanan yang diberikan dengan kualitas melebihi harapan pengguna layanan,” bebernya. (rfk/aro)

Advertisement

Artikel Terkait

  Dulu Urus Izin Butuh Dua Tahun, Kini 12 Kawasan Industri Jateng Ditarget Rampung 30 Hari

Dulu Urus Izin Butuh Dua Tahun, Kini 12 Kawasan Industri Jateng Ditarget Rampung 30 Hari

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menjanjikan penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah paling lambat dalam 30 hari.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer