Advertisement
Advertisement
Advertisement

Optimalkan PAD, BPPKAD Gandeng Kejari Kabupaten Magelang

R
Penandatanganan kerja sama oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang M. Taufiq Hidayat Yahya dan Kepala Kejari Kabupaten Magelang Robin Abdi Ketaren dalam optimalisasi PAD.
Penandatanganan kerja sama oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang M. Taufiq Hidayat Yahya dan Kepala Kejari Kabupaten Magelang Robin Abdi Ketaren dalam optimalisasi PAD.

RADARMAGELANG.ID, Mungkid--Optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang.


Advertisement

Perjanjian kerja sama (PKS) ditandatangani langsung oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang M. Taufiq Hidayat Yahya dan Kepala Kejari Kabupaten Magelang Robin Abdi Ketaren di kantor Kejari setempat.

PKS ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sekaligus mendukung penertiban serta peningkatan PAD Kabupaten Magelang.

Objek kerja sama difokuskan pada pendampingan hukum dalam pelaksanaan optimalisasi PAD.

Advertisement

Kajari Kabupaten Magelang Robin Abdi Ketaren menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Selain itu, kata dia, kejaksaan juga memberikan pertimbangan hukum berupa Legal Opinion, Legal Assistance, hingga Legal Audit di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerja sama ini juga mencakup tindakan hukum lain seperti negosiasi, mediasi, dan fasilitasi dalam rangka penyelamatan serta pemulihan keuangan daerah, pelaksanaan optimalisasi PAD, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga mitigasi risiko hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Advertisement

Robin menambahkan, PKS tersebut merupakan implementasi konkrit tugas dan kewenangan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan undang-undang.

“Melalui peran Jaksa Pengacara Negara, kejaksaan hadir untuk memastikan setiap kebijakan pengelolaan pendapatan dan aset daerah berjalan sesuai koridor hukum,” katanya.

Sementara itu, BPPKAD sebagai perangkat daerah strategis memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.

Dalam praktiknya, upaya optimalisasi PAD kerap bersinggungan dengan potensi sengketa hukum maupun risiko administratif, sehingga diperlukan pendampingan hukum yang komprehensif.

“Melalui sinergi ini, kami berharap optimalisasi PAD dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi seluruh kebijakan yang ditempuh demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang M. Taufiq Hidayat Yahya. (rfk/aro)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Kasus Klaim Palsu BPJS, Kejari Tetapkan Tersangka Direktur RSU Padma Lalita Magelang dan Anaknya

Kasus Klaim Palsu BPJS, Kejari Tetapkan Tersangka Direktur RSU Padma Lalita Magelang dan Anaknya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang resmi menetapkan status tersangka kepada TW, Direktur Rumah Sakit Umum Padma Lalita Muntilan, dan wakil direktur berinisial BM atas dugaan klaim palsu BPJS Kesehatan.

Kejari Kabupaten Magelang Kembalikan Uang Korupsi Rp405 Juta ke Desa Salamkanci, Bandongan

Kejari Kabupaten Magelang Kembalikan Uang Korupsi Rp405 Juta ke Desa Salamkanci, Bandongan

Tidak hanya mengembalikan uang pungli percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan kepada 137 guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang juga mengembalikan kerugian negara

Kejari Kabupaten Magelang Kembalikan Uang Pungli Kasus PPG PAI Daljab Fiktif 2024 Rp1,16 Miliar

Kejari Kabupaten Magelang Kembalikan Uang Pungli Kasus PPG PAI Daljab Fiktif 2024 Rp1,16 Miliar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang berhasil mengembalikan kerugian yang dialami korban dalam kasus tersebut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer