Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program JKN, Pemkot Magelang Gelontorkan Rp 15 Miliar

P
Penulis: Puput Puspitasari❯
Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr Istikomah menunjukkan piala penghargaan UHC Award 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr Istikomah menunjukkan piala penghargaan UHC Award 2026.

RADARMAGELANG.ID, Magelang – Pemkot Magelang menggelontorkan APBD Rp 15 miliar per tahun untuk membiayai implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Advertisement

Anggaran tersebut digunakan untuk membayar Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) segmen Peserta Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU/BP Pemda).

Tidak hanya itu, anggaran tersebut juga untuk mensubsidi masyarakat PBPU atau peserta mandiri kelas 3.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang dr Istikomah mengakui jika Pemkot Magelang sangat komitmen dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Anggaran tersebut menjadi salah satu strategi Pemkot Magelang agar angka universal health coverage (UHC) di Kota Magelang bertahan di atas 98 persen.

Advertisement

“Strategi Kota Magelang untuk memertahankan UHC adalah dengan menjaga proporsi masyarakat yang memiliki JKN. Sekitar 25 persen itu dari PBI JK, 25 persen PBPU BP/Pemda, sisanya dari peserta mandiri, dan kelompok Peserta Penerima Upah (PPPU),” ungkanya kepada Jawa Pos Radar Magelang, pekan lalu.

Meski alokasi anggaran untuk mendukung program JKN sudah cukup besar, namun fluktuasi jumlah peserta JKN tetap tidak terhindarkan. Dinamika tersebut masih terjadi. Peserta JKN bisa menurun karena adanya pengurangan jumlah kuota PBI JK—atau yang iurannya dibayar menggunakan APBN.

“Beberapa waktu lalu terjadi pengurangan kuota PBI JK, asumsi penghitungannya dari angka kemiskinan dikalikan 4. Sehingga kuota PBI JK untuk Kota Magelang itu hanya 28.000 peserta, sementara sebelumnya 33.000,” jelasnya.

Advertisement

Pihaknya pun melakukan penyisiran terhadap nama-nama masyarakat yang tercoret PBI JK, namun masih layak mendapatkan bantuan. Selain ada yang diusulkan kembali menjadi penerima PBI JK, ada pula yang kemudian dialihkan menjadi penerima PBPU BP/Pemda.

Karena konsistensi dalam menjaga angka UHC di atas 98 persen, kata Istikomah, masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan kesehatan secara gratis. Selain itu, Kota Magelang juga mendapatkan apresiasi dari BPJS Kesehatan berupa UHC Award 2026 kategori Madya. (put/aro)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Indeks Kepuasan Peserta JKN Melesat, Jumlah Faskes Mitra BPJS Kesehatan Bertambah

Indeks Kepuasan Peserta JKN Melesat, Jumlah Faskes Mitra BPJS Kesehatan Bertambah

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VI menunjukkan data kepuasan peserta JKN secara nasional pada tahun 2022 mencapai 87,6 persen, lalu meningkat signifikan menjadi 92,9 persen di tahun 2025.

Pemprov Jateng Perluas Jaminan Kesehatan, Sasar Guru Ngaji hingga Marbot

Pemprov Jateng Perluas Jaminan Kesehatan, Sasar Guru Ngaji hingga Marbot

Pemprov Jateng terus memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum seluruhnya terakomodasi.

Kasus Klaim Palsu BPJS, Kejari Tetapkan Tersangka Direktur RSU Padma Lalita Magelang dan Anaknya

Kasus Klaim Palsu BPJS, Kejari Tetapkan Tersangka Direktur RSU Padma Lalita Magelang dan Anaknya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang resmi menetapkan status tersangka kepada TW, Direktur Rumah Sakit Umum Padma Lalita Muntilan, dan wakil direktur berinisial BM atas dugaan klaim palsu BPJS Kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer