27.7 C
Magelang
Saturday, 1 April 2023

Bawaslu Ajak Masyarakat Mengawal Hak Pilih

TEMANGGUNG, Radar Magelang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung mengajak masyarakat agar aktif mengawal hak pilih. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi warga negara yang memenuhi syarat, namun tidak terdaftar dalam data pemilih Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Temanggung Erwin Nurachmani Prabawanti menyampaikan, dalam menyelenggarakan pemilu demokratis, Undang-Undang Pemilu memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat. “Melalui kegiatan ini kami ingin mewujudkan pemilu yang berintegritas dan akuntabel, mencegah potensi kerawanan penyusunan daftar pemilih,” katanya usai Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Partisipasi Masyarakat Kwal Hak Pilih” Kamis (16/3/2023).

Kegiatan ini untuk mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama di tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilu. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta memastikan semua WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih, supaya terdaftar dalam daftar pemilih. Bawaslu mempunyai kewajiban untuk mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten atau kota.

“Salah satunya, kami memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dia mengatakan, mekanisme pengawasan mutarlih adalah dengan pencermatan dan penelitian terhadap DPT pemilu terakhir tahun 2019, kemudian disandingkan dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), dan daftar pemilih berkelanjutan. Hingga menjadi DPT atau Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP).

- Advertisement -

“Ada sejumlah potensi kerawanan mutarlih. Yakni pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat (usia) terdaftar dalam pemilih tetap penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-elektronik. Juga pemilih ganda dalam daftar pemilih, dan penggelembungan jumlah data pemilih pindah memilih,” paparnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Bagus Pinuntun menambahkan, perlu ada maintenance data, agar kemungkinan-kemungkinan perubahan data saat coklit dan setelah coklit bisa segera diperbaiki.

“Saat coklit tidak punya dokumen sehingga tidak masuk daftar pemilih, tapi setelah coklit sudah punya dokumen. Hal semacam ini kan mungkin saja terjadi. Sehingga, di saat seperti itulah perlu ada maintenance data, inilah yang harus disinkronkan,” tambahnya. (din/lis)

TEMANGGUNG, Radar Magelang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung mengajak masyarakat agar aktif mengawal hak pilih. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi warga negara yang memenuhi syarat, namun tidak terdaftar dalam data pemilih Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Temanggung Erwin Nurachmani Prabawanti menyampaikan, dalam menyelenggarakan pemilu demokratis, Undang-Undang Pemilu memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat. “Melalui kegiatan ini kami ingin mewujudkan pemilu yang berintegritas dan akuntabel, mencegah potensi kerawanan penyusunan daftar pemilih,” katanya usai Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Partisipasi Masyarakat Kwal Hak Pilih” Kamis (16/3/2023).

Kegiatan ini untuk mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama di tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilu. Kemudian mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta memastikan semua WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih, supaya terdaftar dalam daftar pemilih. Bawaslu mempunyai kewajiban untuk mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten atau kota.

“Salah satunya, kami memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dia mengatakan, mekanisme pengawasan mutarlih adalah dengan pencermatan dan penelitian terhadap DPT pemilu terakhir tahun 2019, kemudian disandingkan dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), dan daftar pemilih berkelanjutan. Hingga menjadi DPT atau Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP).

“Ada sejumlah potensi kerawanan mutarlih. Yakni pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat (usia) terdaftar dalam pemilih tetap penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-elektronik. Juga pemilih ganda dalam daftar pemilih, dan penggelembungan jumlah data pemilih pindah memilih,” paparnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Bagus Pinuntun menambahkan, perlu ada maintenance data, agar kemungkinan-kemungkinan perubahan data saat coklit dan setelah coklit bisa segera diperbaiki.

“Saat coklit tidak punya dokumen sehingga tidak masuk daftar pemilih, tapi setelah coklit sudah punya dokumen. Hal semacam ini kan mungkin saja terjadi. Sehingga, di saat seperti itulah perlu ada maintenance data, inilah yang harus disinkronkan,” tambahnya. (din/lis)

Artikel Terkait

POPULER

Terbaru

Enable Notifications OK No thanks