Oleh : Anisa Abriya Nur Afifah
Pada akhir tahun ini, harga beras mengalami kenaikan. Hal ini dipicu akibat kenaikan harga BBM dan penurunan produksi gabah. Kenaikan harga beras sangat berdampak pada masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Sejak ditetapkan kenaikan harga BBM pada bulan September lalu dan penurunan produksi akibat cuaca tidak menentu, harga beras mengalami kenaikan hingga sekarang. Hal ini menyumbang inflasi di Indonesia.
Menurut data dari BPS, komoditas beras pada November terus menyumbang inflasi. Inflasi tersebut terjadi meskipun pada kondisi yang cenderung menurun. Kondisi inflasi yang menurun tetap perlu mendapat penanganan segera, sebab bukan tidak mungkin akan mengalami kenaikan. Jika tidak dikendalikan, inflasi akan sulit terkontrol sehingga dapat berdampak negatif bagi stabilitas ekonomi negara. Upaya untuk mengatasi inflasi dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah.
Kebijakan pemerintah, meliputi penerbitan Perpres No. 66 Tahun 2021, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan reformasi kebijakan pupuk dengan subsidi. Terkait kebijakan tersebut, masih mengalami kendala. Kebijakan subsidi pupuk harus diperhatikan, banyaknya petani yang menggunakan pupuk nonsubsidi, mengakibatkan harga beras ikut naik. Pemerintah perlu memperhatikan stok subsidi pupuk dan beras untuk mengatasi kenaikan harga beras serta mencegah terjadinya krisis pangan.
Menurut data dari Bulog, para mitra pengusaha penggilingan padi dikumpulkan dan membuat perjanjian untuk menyerap 500 ribu ton beras hingga Desember 2022. Saat ini, Bulog mengalami kesulitan pada penyerapan gabah dikarenakan harga di pasaran lebih tinggi dari kemampuan anggaran.
Hingga 16 November 2022, Bulog baru bisa menyerap 92 ribu ton karena sudah tidak ada stok beras. Bulog perlu melepas stok beras yang ada, supaya harga beras tidak semakin tinggi. Selanjutnya, Bulog perlu menambah anggaran untuk membeli cadangan stok beras.
Menurut data, sejumlah wilayah di Indonesia yang memproduksi beras, mengalami gagal panen karena cuaca buruk. Penurunan produksi tersebut, menyebabkan stok beras menipis yang berakibat pada kenaikan harga beras. Pemerintah perlu mengambil tindakan selain berharap pada produksi beras dari petani, yaitu dengan melakukan impor.
Pemerintah perlu melakukan impor, sebab stok beras dari dalam negeri tidak mencukupi. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu dengan memastikan kebijakan impor beras tidak berdampak pada anjloknya harga beras saat panen nanti, sehingga petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan impor beras. Kegiatan impor beras yang dilakukan berulang kali dapat membuat Indonesia sulit mencapai kemandirian dan kedaulatan, sehingga pemerintah perlu mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri.
Pasokan beras dalam negeri sangat berpengaruh pada kelangsungan ekonomi Indonesia, meskipun dapat diatasi dengan melakukan impor. Impor mungkin akan mencukupi ketersediaan beras, tetapi pemerintah perlu memaksimalkan pasokan beras dari dalam negeri. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ketersediaan beras dari beberapa daerah yang mengalami penurunan, sehingga dapat ditemukan masalah dan solusinya. Pendistribusian beras juga perlu dipastikan hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras.
Pendistribusian beras perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras di masyarakat. Supaya pendistribusian berjalan dengan lancar, maka pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendistribusian tersebut. (*/lis)
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar
